- VIVA.co.id/ Lucky Aditya (Malang)
VIVA – Pemerintah Kota Malang akan membentuk 4 ribu posko Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di seluruh wilayah rukun tangga (RT) di kota tersebut. Saat ini sudah terbentuk seribu lebih posko PPKM. Targetnya dalam beberapa pekan ke depan seluruh posko sudah terbangun.
"Kalau kemarin poskonya ada sekitar 1.200 sekian nanti ya sampai 4.000 an. Jadi targetnya secepatnya," kata Wali Kota Malang, Sutiaji, Senin, 22 Februari 2021.
Sutiaji mengatakan, sedari awal PPKM mikro Kota Malang menyuarakan pemberlakuan tanpa batas. Mereka mengusulkan PPKM secara berkelanjutan hingga pandemi COVID-19 berakhir. Sedangkan jeda dua pekan dijadikan sebagai bahan evaluasi pemberlakuan PPKM di masing-masing wilayah.
"Rupa-rupanya, usulan dari kami dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Bahwa PPKM itu tidak usah waktu, sampai COVID berakhir. Agar masyarakat sudah terbiasa, teredukasi dengan disiplin. Rupannya dibatasi dua mingguan untuk evaluasi saja. Nanti saya dengar nanti ada PPKM ke 5 bisa jadi sampai ke 6," ujar Sutiaji.
Posko PPKM Mikro diharapkan menjadi benteng terakhir proses testing, tracing, dan treatment di masyarakat. Mereka juga mendapatkan insentif sebesar Rp500 ribu dari Pemerintah Kota Malang untuk menunjang fungsi dari posko PPKM Mikro.
Camat Lowokwaru, Kota Malang, Joao Maria Gomes mengatakan insentif kepada RT untuk pembangunan posko sudah ditransfer oleh Bendahara Pemkot Malang. Bantuan dana ini digunakan untuk belanja pembentukan posko di seluruh RT di Kota Malang.
"Sudah ditransfer oleh bendahara Pemkot Malang. Ini bantuan posko, untuk membeli peralatan posko sekali saja pemberiannya. Ini khusus untuk pembentukan posko. Untuk kasus COVID di Lowokwaru sendiri semua RT sudah warna kuning," ujar Joao.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
