Terkuak Asal Usul Senjata yang Dijual Polisi ke OPM

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan
Sumber :
  • VIVA/Farhan Faris

VIVA – Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan dua orang anggota Polda Maluku yang diduga terlibat dalam kepemilikan senjata api yang dijual kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau OPM Papua masih diperiksa intensif bersama empat orang warga sipil lainnya.

Sosok Matias Gobay, Dalang OPM atas Penembakan Keji Danramil Aradide

"Jadi, saat ini 6 orang masih diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Propam Polda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku," kata Ramadhan di Mabes Polri pada Senin, 22 Februari 2021.

Menurut dia, kasus ini bermula dari ditangkapnya warga Bintuni dengan barang bukti 1 buah senjata revolver dan 1 buah senjata laras panjang rakitan pada pertengahan Februari 2021. Kemudian, dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan oleh Polres Bintuni dan Polda Papua Barat. Namun, ia tidak menyebutkan identitasnya.

Panglima TNI Geram Danramil Ditembak OPM, Iran Punya Hak Balas Dendam ke Israel

"Senjata tersebut dibawa dari Ambon, Maluku. Dari hasil penyelidikan Polda Papua Barat dan Polres Bintuni," ujarnya.

Kemudian, Ramadhan mengatakan Kapolda Maluku Irjen Refdy memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api tersebut.

Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat

"Hasil penyelidikan diamankan 6 orang yang diduga terlibat dengan asal-usul darimana senjata tersebut. Dan diamankan 4 orang dari warga sipil, dan dua dari anggota Polres Ambon yang diduga terlibat dalam kepemilikan atau asal usul senpi tersebut," tandasnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan kunjungan kerja ke Papua

Panglima TNI Putuskan untuk Mengubah Sebutan KKB Menjadi OPM

Ia mengingatkan, bahwa ada perubahan istilah ini tak bisa sukses jika hanya dijalankan oleh TNI saja, seluruh lembaga negara harus solid mengganti istilah KKB menjadi OPM

img_title
VIVA.co.id
18 April 2024