- Dwi Royanto/VIVAnews
VIVA - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar, dr Siswanto Wahab, menyampaikan penolakan terhadap rencana pelaksanaan sekolah dengan sistem tatap muka di Sulawesi Selatan.
Apapun alasannya, kata dia, angka positif rate di Indonesia masih sekitar 38,16. Artinya 10 orang yang dilakukan testing swab/PCR, maka akan ada 4 orang positif, sementara standar WHO hanya 5 persen.
"Selain itu, angka COVID-19 di Sulawesi Selatan masih masuk 5-7 tertinggi di Indonesia, dan Makassar sebagai epicentrum. Atas dasar itu IDI Makassar menolak kebijakan tatap muka, baik secara bertahap atau sekaligus," kata dr Anto, sapaan akrabnya, didampingi Humas IDI Makassar, dr Wahyudi Muchsin, Selasa, 23 Februari 2021.
Baca juga: Update COVID-19 Nasional 22 Februari: Kasus Sembuh Tembus 1.096.994
Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan telah mewacanakan bakal membuka pelaksanaan sekolah dengan sistem belajar tatap muka secara bertahap.
Dia mengingatkan, ada tiga poin penting untuk diperhatikan demi masa depan anak, yakni hak anak hidup, hak anak sehat dan hak anak mendapatkan pendidikan.
Dokter Anto menyampaikan, kalangan guru saja belum divaksin, apalagi siswa.
"Siapa yang mau bertanggungjawab jika anak-anak kena COVID-19? Anak-anak bisa terpapar di sekolah. Bisa kena saat pergi atau pulang ke sekolah. Setelah itu membawa virus ke keluarga, dampaknya terjadi klaster sekolah serta meninggi lagi klaster keluarga," tutur dokter ahli kulit itu.
Dokter Anto juga menyampaikan kebijakan yang dikeluarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada akhir tahun lalu agar dilakukan penundaan pembukaan sekolah untuk kegiatan pembelajaran tatap muka sampai guru dan peserta didik semua sudah divaksin COVID-19.
Dia mengatakan, semua pihak memiliki andil yang sangat besar untuk menurunkan transmisi, termasuk masyarakat dan pihak sekolah yang meliputi guru dan staf sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki risiko yang sama tertular dan menularkan COVID-19.
Kendati demikian, dr Anto menyarankan idealnya untuk Sulawesi Selatan, dilakukan pemeriksaan kepada 1200-1300 orang setiap hari dengan sistem pemeriksaan swab/PCR, di luar daripada pemeriksaan kepada penderita positif COVID-19.
"Setelah itu, kita masuk kepada pendidikan disiplin hidup bersih sehat, penerapan protokol kesehatan dari rumah hingga ke sekolah, termasuk mempersiapkan kebutuhan penunjang kesehatan anak, seperti masker, bekal makanan dan air minum, pembersih tangan, hingga rencana transportasi harus steril," katanya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
