- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memberi jawaban atas pelaporan dirinya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Gerakan Anti-Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB).
Karena menurut pelapor, Din dianggap radikal. Termasuk menjadi pemimpin oposisi pemerintah melalui pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI.
Din menjelaskan, dirinya adalah aktivis perdamaian dunia, yang sudah lama mengusung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Maka tudingan radikal itu, tidak pas. Namun ia tidak menampik, ada hal politik di balik pelaporan terhadap dirinya.
"Saya tidak sempat berspekulasi tapi sebagai pembelajar politik jelas mereka punya motif politik dan tidak dapat terbantahkan bahwa ada nuansa Islamphobia," kata Din, dalam wawancara di Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Rabu 24 Februari 2021.
Dia menegaskan, sudah lama melakukan kritik terhadap pemerintah. Lalu, mengistilahkan orang radikal, menurutnya juga salah kaprah. GAR Alumni ITB juga melaporkan, karena Din adalah seorang ASN. Namun justru, kata Din, pelapor itu yang tidak memahami posisi dia dan ASN lainnya sebagai pendidik.
"Itu yang tidak dipahami, ASN itu ada macamnya. Kami ini ASN akademisi, pengajar dan ada kebebasan akademik. Apalagi mohon maaf, saya ASN tapi juga tokoh ormas yang tugas ormas seperti Muhammadiyah yang pendiri Republik ini agar mereka tahu Muhammadiyah ikut mendirikan, maka mengawasi mengawal Republik ini," jelas Din.
Mengenai pemimpin oposisi pemerintahan sekarang. Din mengatakan, para alumni tersebut tidak memahami beroposisi. Dia dan para pihak yang mengkritik pemerintah itu, merumuskan berbagai persoalan.
"Itu pakar-pakar itu, jauh lebih hebat dari yang menuduh seperti itu," katanya.
Sebab menurutnya, adalah benar jika saat ini indeks korupsi Indonesia sangat rendah. Begitu juga dengan keadilan sosial hingga kerusakan lingkungan. Maka menurutnya, kondisi inilah yang dikritisi. Din menegaskan, dia adalah orang yang loyal pada bangsa dan negara.
"Loyal kepada bangsa dan negara yang ikut didirikan Muhammadiyah, loyal kepada pemegang yang sah hasil pemilu demokratis yang berdasarkan konstitusi tapi kritik terhadap penyimpangan," katanya.
Sayangnya, kata dia, semua dilihat hanya dari sisi politiknya. Tidak berpikir soal kehidupan kebangsaan dan perkembangan politik ke depan.
"Kaum intelegensia seyogyanya para alumni univeritas itu harusnya punya kritisisme, tapi kalau kemudian dia justru mengkritik orang yag mengkritik, kerusakan kebangsaan kenegaraan ini saya tidak bisa berpikir apa. Tapi itu tidak bisa digebyah uyah," katanya. Karena masih banyak alumni yang memiliki pemikiran yang rasional, melihat kondisi bangsa dan negara saat ini.
