- Dok. Demokrat
VIVA – Setelah tudingan rekayasa Kongres Partai Demokrat IV di Surabaya tahun 2015 lalu agar menjadi calon tunggal ketua umum, politikus senior Jhony Allen Marbun kembali menuding intervensi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan merekayasa jalannya Kongres Partai Demokrat V tahun 2020 di Senayan, Jakarta, sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan. Dimana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum. Selain itu, tidak ada laporan pertanggungjawaban dari ketua umum SBY," kata Jhoni Allen dalam video yang dikutip VIVA, Senin, 1 Maret 2021.
Kemudian, kata Jhoni, setelah SBY selaku ketua umum berpidato, peserta kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena kongres. "Semestinya seluruh peserta kongres memiliki hak bicara. Padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan ketua umum atau perbedaan pendapat," ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat di era Anas Urbaningrum ini menyebut bentuk rekayasa yang dilakukan SBY pada Kongres V PD di Senayan untuk mengusung putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat.
"Selanjutnya SBY mendesain ketua DPD-DPD seluruh Indonesia untuk men-declare AHY menjadi ketum. Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya AHY berada di puncak gunung tapi tidak pernah mendaki. Oleh sebab itu AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung sehingga bapaknya, SBY, yang saya hormati, menjadi turun gunung," terang Jhoni.
"Inilah yang disebut krisis kepemimpinan. Salam demokrat. KLB solusi konstitusional untuk mengembalikan Partai Demokrat sebagai partai yang demokratis, terbuka dan modern," imbuhnya.
Sebelumnya, Jhoni Allen menyebut SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, pernah melakukan kudeta kepemimpinan Anas Urbaningrum. Kudeta itu terjadi ketika Anas Urbaningrum tersandung kasus hukum di KPK. Meskipun belum ada status tersangka, tapi kepemimpinan Anas di Partai Demokrat mulai digoyang SBY.
"SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan ketua umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium di mana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketua umum, ujar Jhoni.
"Inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat," imbuhnya.
