- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menilai capaian positif penerapan PPKM mikro melibatkan banyak kalangan masyarakat. Nabil melihat pemerintah selama ini terus mengevaluasi program penanganan pandemi, sekaligus memastikan tereksekusinya program-program yang tepat.
"Pemerintah menjalakan PPKM dengan pelibatan pendekatan sosial. Artinya, ada kebijakan dari pemerintah, ada juga pemanfaatan atau memaksimalkan inovasi dari warga," kata Nabil kepada wartawan, Kamis 4 Maret 2021.
Pemerintah juga menggandeng Ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk ke-Indonesia-an.
"Dalam hal vaksinasi misalnya, pemerintah serius menggandeng ormas-ormas untuk memperlancar proses," ujar poolitikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia menambahkan, kedua pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan, maka harus dipilih mana yang paling tepat. Bisa jadi, lanjut dia, di satu kawasan, pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain. Sedangkan di kawasan lain, pendekatan kota atau kabupaten dirasa lebih tepat.
"Maka, pemerintah instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indikator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," kata Nabil.
Di sisi ekonomi, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Strategi ini diharapkan bisa menjaga perekonomian. Program padat karya juga bisa menggerakan banyak warga agar bisa pulih secara ekonomi. Selain itu, ada dukungan program untuk menggerakkan UMKM.
"Di antaranya dengan kemudahan izin, pelatihan, serta bantuan modal. Jadi prosesnya bertahap, tapi yang ingin dituju adalah kemandirian warga, ekonomi pulih, kerja kreatif, dan produktif kembali bangkit," tuturnya.
Menurut dia, untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat harus saling melengkapi. Jika kesehatan membaik, ekonomi akan pulih.
"Pastikan dulu bahwa kesehatan membaik. Kita bangun dan pulihkan dulu ekosistem ekonominya, agar menggerakan semua pihak," katanya.
Perpres Perlindungan Anak dari Game Online Segera Rampung
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menyatakan progres perpres pengawasan game online sudah harmonisasi antara kementerian, lembaga dan pemda.
