Hinca Pandjaitan Minta Polisi Bubarkan KLB Ilegal

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.
Sumber :
  • VIVA/ Lilis Khalisotussurur.

VIVA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan meminta pihak Kepolisian membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang tidak ada izinnya. 

img_title Komisi III DPR soal Kejagung Amankan Kajari Karo Imbas Kasus Amsal: Semoga Jadi Pelajaran

Seperti diketahui, saat ini beredar isu bahwa KLB Partai Demokrat digelar di salah satu hotel di Sumatera Utara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hinca mengatakan, Polri baik itu Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB, dan dapat dipastikan jika penyelenggaraan KLB itu tetap digelar maka itu ilegal. Hinca meminta kegiatan KLB tersebut dibubarkan.

img_title Menkes Sebut Status KLB Nasional Belum Bisa Ditetapkan Meski Marak Keracunan MBG

"Karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca kepada wartawan, Kamis malam, 4 Maret 2021

Hinca juga membantah adanya klaim yang menyebut bahwa KLB tak bisa dibubarkan karena alasan urusan internal partai. Menurut Hinca, hal tersebut keliru. Penyelenggaraan KLB ilegal ini, kata Hinca, diduga melibatkan pihak eksternal.

img_title Bupati Bandung Barat Cabut Status KLB Keracunan, Tiga Dapur MBG Ditutup

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," ujarnya

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pada masa pandemi COVID-19 ini, Hinca meminta agar para pihak mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia. Hinca menekankan penyelenggaraan KLB ilegal tersebut harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan. 

"Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," ujarnya
 

Satgas Karhutla Satbrimob Polda Kalteng melakukan pemadaman dan pembasahan lahan.

DPR Desak Status Kalteng Ditetapkan KLB Karhutla, Minta Tambah Tenaga Medis dan Obat

DPR mendesak Kemenkes menetapkan Kalimantan Tengah sebagai wilayah KLB karhutla. Pemerintah juga diminta menambah tenaga medis, obat-obatan, dan layanan kesehatan.

img_title
VIVA.co.id
18 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut