- VIVA/Eka Permadi
VIVA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj diangkat sebagai Komisaris Utama PT Kreta Api Indonesia atau PT KAI. Juru Bicara Said Aqil, Muchamad Nabil Haroen menjelaskan, Said Aqil bukan tipikal yang mencari jabatan.
Menurut Nabil, figur Said sudah dikenal aktivitasnya dan diketahui publik seperti salah satunya mengurus pesantren. Ia membanggakan Said sebagai manajer andal.
Dia menyebut selama puluhan tahun, Said sudah mengabdi di NU dan pesantren. Pun, pengalaman yang bersangkutan menjadi Ketua Umum PBNU selama dua periode, yang diklaimnya memberikan banyak kemajuan.
Tak hanya itu, ia bilang Said juga sudah mengkader banyak sekali profesional, intelektual muda, politisi muda.
Kemudian, Said juga pengalaman menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Dengan demikian, menjadi komisaris bukan hal yang baru bagi Said.
"Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal kapabilitas. Kiai Said juga berkomitmen menggerakkan ekonomi rakyat kecil," lanjut Nabil.
Menurut dia, Said selama ini dianggap sebagai figur yang gigih dalam menjaga keutuhan NKRI. Ia bilang Said berada di barisan pertama melawan pihak-pihak yang mengancam keutuhan negara.
Namun, ia menyebut Said juga aktif mengkritik pemerintah, jika terlalu condong kepada kelompok oligarki.
"Publik juga masih sangat ingat, kiai Said sering mengkritik ketimpangan ekonomi, dan menyerukan agar para pengusaha-pengusaha dan sekaligus pemerintah untuk merangkul warga miskin dan pengusaha kecil," jelasnya.
Baca Juga: Tolak Perpres Miras, Said Aqil: Agama Telah Tegas Melarang
Menurutnya, dengan menjadi Komut PT KAI, tidak akan mengubah kritik pria 67 tahun itu kepada pemerintah. Ia berjanji Said akan tetap akan kritis, terutama atas hal-hal yang dianggap menyimpang dari kemaslahatan publik.
Namun, kritik Said jelas bertumpu kepada kaidah yang jelas, yakni kaidah-kaidah Islam untuk membangun kesejahteraan publik.
Sebaliknya, kata dia, Said juga akan mendukung pemerintah dalam program-program yang membela rakyat kecil dan publik secara umum. Sesuai kaidah, tasharruful imam ‘ala ar-raiyyah manuthun bil mashlahah, kebijakan para pemimpin seharusnya bertumpu kepada kemaslahatan publik.
