- ANTARA FOTO
VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Umar Arsal, menduga adanya permainan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di salah satu hotel wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021. Menurut dia, kegiatan tersebut digelar ilegal dan pemerintah malah membiarkan saat situasi pandemi COVID-19.
“Jelas-jelas itu ilegal karena sudah melanggar aturan. Bagaimana mau melaksanakan kongres, kita enggak tahu pemilihnya siapa,” kata Umar kepada wartawan, Jumat, 5 Maret 2021.
Harusnya, kata dia, pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum turun tangan apalagi situasinya masih pandemi COVID-19. Sehingga, kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan.
Makanya, ia heran apakah pemerintah seolah-olah membiarkan kegiatan tersebut karena ada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
“Jangan-jangan ada sosok Moeldoko, jadi aparat hukum tutup mata,” ujarnya.
Baca juga: Hasil Voting Berdiri, Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB?
Kemudian, Umar menduga pemerintah juga ke depan akan menggantung nasib partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. Sebab, kata dia, pemerintah sengaja membiarkan lantaran Demokrat berada di luar pemerintahan atau oposisi.
Maka, terjadi dualisme kepemimpinan dan keputusan ada pada pemerintah.
“Saya hanya berharap adanya keadilan pemerintah kepada Partai Demokrat. Kalau ini dibiarkan, dugaan pemerintah akan menyandera Partai Demokrat jelas merusak demokrasi, dan sengaja memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Semuanya keputusan di pemerintah, bisa ke depan Partai Demokrat dikunci tidak ikut pemilu,” kata dia.
Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat berlangsung di Hotel The Hill, di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sepakat memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.
Pimpinan sidang KLB Demokrat, Jhoni Alen Marbun memberikan kesempatan kepada peserta KLB untuk mengajukan usul nama calon ketua umum (ketum) KLB, yakni Moeldoko dan Marzuki Ali. Namun, hasil voting berdiri peserta sepakat memilih Kepala Staf Kepresidenan itu, terpilih sebagai ketum Demokrat.
Hak Angket Makin Gelap, Cak Imin Sebut PKB Berkeinginan Tetap Berjalan
Hak angket DPR RI tentang Pemilu 2024, hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Namun, hak angket dinilai cara untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu ke depannya.
