- Instagram/@dr_moeldoko
VIVA – Kisruh Partai Demokrat memasuki babak baru setelah Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025. Prahara dualisme Demokrat diprediksi bakal panjang.
Merespons KLB Sibolangit, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir Moeldoko terpilih dari forum yang ilegal. Ia menyinggung dengan terjadinya KLB Sibolangit membuktikan ada upaya kudeta terhadapnya.
AHY pun mempertanyakan ucapan Moeldoko yang sempat membantah sebagai aktor eksternal kudeta terhadapnya. Ia menegaskan saat ini masih sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah sesuai hasil Kongres V di Jakarta pada Maret 2020.
Kemampuan AHY sebagai pemimpin partai akan diuji dalam kisruh dualisme ini. Baru jalan hampir setahun sebagai Ketum Demokrat, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu bakal menghadapi proses panjang kisruh ini.
"Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang dia (Moeldoko) sampaikan selama ini, dia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," ujar AHY dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat, 5 Maret 2021.
Terpilih jadi Ketum hasil KLB Sibolangit, Moeldoko pun mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan terhadapnya. Dia mengungguli Marzuki Alie dalam voting di KLB. Moeldoko meminta keseriusan kader partai yang memilihnya sebagai ketum.
"Assalamualaikum, walau saya diberikan kepercayaan (ketum Demokrat), saya mau memastikan keseriusan teman-teman ini untuk amanah ini," kata Moeldoko melalui sambungan telepon saat forum KLB, Jumat, 5 Maret 2021.
Eks Panglima TNI itu mengaku jadi Ketum Demokrat tak mudah. Bagi dia, diperlukan kesolidan dan kerja sama dari seluruh kader.
"Tidak gampang untuk energi perlu air mata. Ada tugas pokok membantu pemerintah membangkitkan Indonesia dari pandemi COVID-19," tutur mantan Kepala Staf TNI AD tersebut.
SK Menkum Yasonna
- Dok. Demokrat
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menyampaikan setiap dualisme kepengurusan partai tak ada yang selesai dalam waktu cepat. Ia mencontohkan kisruh Partai Golkar, PPP, hingga Berkarya jadi acuannya.
Rico pun menjabarkan adu kuat dualisme Demokrat ini dari elektoral dan supporting. Menurutnya, untuk elektoral akan dipengaruhi dari popularitas dan elektabilitas.
"Kalau ini saya lihat dari data survei, dua-duanya bisa relatif seimbang. Sementara kekuatan supporting, bisa jadi agak sedikit lebih berat ke Moeldoko karena beliau sekarang sudah on position di pemerintahan," tutur Rico kepada VIVA, Jumat, 5 Maret 2021.
Dia pun belum melihat faktor supporting anggota-anggota dewan Demokrat di DPR dan DPRD. Menurutnya, aspek ini yang juga akan menentukan jalan kisruh dualisme kepengurusan ini.
Baca Juga: Kritik PD, Max Sopacua: AHY Baru Masuk 2017, Sekarang Jadi Ketum
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio, menekankan kisruh ini nanti akan ditentukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sebab, Yasonna yang akan menentukan diberikan atau tidak surat keputusan (SK) pengesahan terhadap kepengurusan Demokrat KLB Sibolangit.
Hendri memprediksi ada kemungkinan yang bisa terjadi dalam peta politik ke depan. Hal ini termasuk jika Yasonna tak memberikan SK kepada Moeldoko."Bila ditolak karir politik Moeldoko di pemerintahan Jokowi kemungkinan berakhir. Bila Kemenkumham menerima Moeldoko, peta politik akan berubah cukup drastis menjelang 2024 beserta aturannya," jelas Hendri kepada VIVA.
Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin memprediksi Yasonna akan memberikan SK pengesahan kepada kepengurusan Moeldoko. Ia menyebut hal itu sudah terjadi dalam kisruh dualisme Partai Berkarya.
"Setelah Kemenkumham meng-SK kan kubu Moeldoko, maka akan terjadi gugatan ke PTUN. Nanti tarung di PTUN," sebut Ujang.
