- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan (Depok)
VIVA – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Depok menegaskan tak mengakui Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Sibolangit, Sumatera Utara. Mereka menilai, hal itu sebagai pelanggaran serius dan cacat hukum.
“Karena proses KLB itu ada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga hasil keputusan kongres pada bulan Maret 2020, yaitu kongres ke 5 di Jakarta,” kata Ketua DPC Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, Jumat, 5 Maret 2021.
Menurut Edi, di dalam era demokrasi, itu adalah rapat ilegal. “Jadi Depok sendiri tidak mengakui.”
Ia menegaskan, jika ada kader Demokrat Depok yang membelot atau ikut dalam aksi tersebut maka pihaknya bakal memberikan sanksi tegas. Namun, ia memastikan sampai saat ini belum ada kadernya yang berbeda haluan.
“Kalau pun ada perwakilan Depok di sana, kami tidak tahu. Dan kalau itu benar kader aktif, akan langsung kami pecat,” katanya.
Karena, kata Edi, di dalam partai politik itu harus ada aturan yang ditetapkan dengan sebuah kesepakatan di dalam kongres.
“Nah peserta kongres itu Ketua DPC, dan DPD, se-Indonesia. Apalagi tanggal 3 dan 4 kemarin saya camping bersama dengan Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di Pengalengan, kami satu suara,” ujarnya.
Edi berharap, keputusan dalam KLB tersebut tidak diterima oleh pemerintah. “Kalau ini (KLB) diterima, berarti pemerintah juga saya bingung, apa yang diharapkan dari pemerintahan saat ini kalau yang sah dan jelas-jelas sah masih bisa dikebiri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, saya pikir ini akan berbahaya," ujarnya.
Lebih lanjut, Edi menegaskan, pihaknya tetap pada sikap awal berdasarkan aturan akan tetap berdiri di barisan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah.
“Demokrat Depok tetap solid dengan kepemimpinan AHY, dan kita sedang menunggu Instruksi apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Soal Koalisi Besar, AHY Sebut Prabowo Punya Pertimbangan Matang
AHY mengaku Partai Demokrat akan men-support pertimbangan Prabowo untuk kebaikan ke depan.
