- VIVA.co.id/ Putra Nasution (Medan)
VIVA - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mengakui ada teror yang dialami pengurus daerah agar tidak menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB). Misalnya saja pernyataan SBY yang menyebut kalau KLB ini sukses nanti akan diobrak-abrik DPD dan DPC seluruh Indonesia sampai ke tingkat ranting.
"Ini sama sekali tidak perlu, karena KLB hanya ingin meluruskan jalan Partai Demokrat sesuai khitahnya tahun 2001. Jadi yang membuat KLB ini adalah kelompok garis lurus,” kata Max saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu, 6 Maret 2021.
Meski demikian, Max menyadari pengurus hasil KLB dengan formasi baru tidak akan bekerja dengan mudah. Selain menghadapi perlawanan kubu AHY, hasil KLB di Sibolangit juga harus mendapatkan pengakuan pemerintah.
“Kita akan segera melampirkan kepengurusan ini ke Kemenkum HAM. Pasti pihak sana (AHY) tidak akan diam, akan melakukan perlawanan. Saya kira ini hal biasa. Namun program kerja yang pertama harus dilakukan adalah membenahi partai Demokrat seperti sediakala, partai rakyat dan terbuka untuk semua orang,” kata Max.
Baca juga: Max Sopacua: SBY Turun Gunung Bukti AHY Tak Mampu Urus Partai
Namun, Max yakin Moeldoko mampu menjalankan peran barunya sebagai nakhoda Partai Demokrat. Dia tidak ragu-ragu mematok target menang di pemilu 2024.
“Pak Moeldoko dengan kemampuan dia sebagai seorang intelektual, komandan yang tegas, bisa membawa partai ini merebut posisi seperti sedia kala. Kita pernah berada pada ranking pertama di pemilu dan politik Indonesia. Jadi mudah-mudahan pak Moeldoko bisa mengelola partai ini menang di pemilu 2024,” kata Max.
Max sendiri mengaku lega karena pada akhirnya KLB berjalan lancar. Meskipun ada berbagai cemoohan, tanggapan negatif dari kubu AHY dan kawan-kawannya, tapi mereka bisa menyelenggarakan KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Dia juga menambahkan KLB menganulir beberapa keputusan DPP yang dibuat di bawah rezim AHY. Di antaranya pemecatan terhadap tujuh kader senior dan pengurus DPC yang mendukung KLB.
Selain itu, KLB sepakat menghilangkan beberapa jabatan yang dibuat selama ini, seperti majelis tinggi.
"Kini tidak ada lagi majelis tinggi," kata Max.
