- VIVA.co.id/Yandi Deslatama
VIVA – Puluhan kader Demokrat membubuhkan cap darah dan tanda tangan di selembar kain putih bertuliskan Sumpah Setia Demokrat Demokrat Banten. Satu persatu kader Demokrat di Banten melukai jempolnya dengan jarum hingga keluar darah yang kemudian menempelkannya di kain putih.
Usai melakukannya, mereka menandatangani kain dan kemudian membubuhkan cap jempol darah. Tandatangan itu dengan mencantumkan nama. Begitu selesai, luka di jempol mereka kemudian diberi obat luka agar tak infeksi.
Para kader itu melakukan aksi demikian sebagai bukti loyal terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Demokrat sesuai hasil Kongres V di Jakarta pada Maret 2020.
"Sumpah setia Demokrat Banten, mendukung ketum yang sah, AHY. Yang menandatangani sumpah setia ini, kader, pengurus dan sebagian masyarakat yang mendukung demokrasi di Indonesia. Kita cap jempol, langsung tusuk darah," kata pengurus DPD Demokrat Banten, Hermansyah di lokasi, Senin, 8 Maret 2021.
Selain kader Demokrat, dukungan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga diberikan 56 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka mendukung proses demokrasi di Indonesia. Pun, mereka menyayangkan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Demokrat.
Gabungan LSM itu menamakan sebagai Aliansi Masyarakat Pendukung Demokrasi (AMPD). Mereka dalam aksinya mendatangi DPD Demokrat Banten.
"Kami datang ke sini menyuarakan demokrasi yang sudah dicederai sekelompok orang, demokrasi itu terganggu. Kami dari aliansi di Banten, mendukung demokrasi agar tidak diobok-obok oleh segelintir orang, yang saat ini terjadi di Partai Demokrat," kata perwakilan AMPD, Abdurrahman, di DPD Demokrat Banten.
Mereka menyuarakan agar pemerintah bisa netral dan tak ikut campur dalam konflik Demokrat. Netralitas pemerintah ditunggu oleh masyarakat luas dalam tarik menarik kepemimpinan di partai berlambang mercy itu.
"Ketika ada perselisihan parpol, maka diselesaikan oleh mahkamah partai. Bisa diajukan juga ke pengadilan dan mahkamah. Kami meminta pemerintah tidak ikut campur kepartaian Demokrat," jelasnya.
Konflik Demokrat memanas usai perhelatan KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021. Salah satu keputusan KLB dengan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025.
Kepengurusan hasil KLB tersebut mengklaim segera mendaftarkan mereka ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Tak terima dengan manuver kepengurusan KLB di Sibolangit, DPP Demokrat pimpinan AHY pun bergerak dengan mendatangi Kemenkumham pada hari ini, Senin, 8 Marei 2021.
Baca Juga: Max Sopacua Tak Bisa Jawab Peserta KLB, Andi Mallarangeng Tertawa Geli
