Tanggapi Kudeta Demokrat, Yudi Latif Singgung Hilangnya Integritas

Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif di KPK.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz

VIVA - Mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latif, turut menanggapi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021, lalu. KLB yang memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko itu membuat partai tersebut kini dilanda kekisruhan.

Demokrat Munculkan Nama Dede Yusuf untuk Pilkada Jakarta 2024

Yudi menyampaikan pentingnya integritas dalam berpolitik, sebagaimana ditunjukkan oleh para tokoh bangsa di awal kemerdekaan. Tapi menurutnya, integritas tersebut kini jarang dimiliki oleh para politisi di negeri ini.

“Integritas itu sulit ditemukan pada politisi zaman sekarang karena sebagian besar tidak terdidik dalam disiplin pergerakan. Sejak awal mereka ini anak-anak yang enak hidupnya, membonceng demokrasi dengan kekuatan uang, tidak berkeringat, dan tidak mengerti arti penderitaan,” kata Yudi dalam sebuah diskusi virtual yang diselenggarakan Institut Demokrasi dan Keadilan (IDEAL), Senin malam, 8 Maret 2021.

Demokrat Sebut AHY Kader Terbaik, Sinyal Jadi Menteri Lagi di Kabinet Prabowo-Gibran?

Yudi mengatakan kondisi tersebut semakin diperparah oleh sikap pemerintah yang tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Menurutnya, pemerintah cenderung hanya mementingkan kelompoknya saja dan tidak bisa menghargai orang-orang yang berbeda haluan politik ataupun kelompok oposisi.

“Substansi demokrasi itu ada dua, yakni pemberdayaan civil society dan responsibility yang akuntabel. Untuk itu perlu ada rule of law. Tetapi yang saat ini terjadi dalam pemerintahan kita bukan the rule of law, melainkan rule by law. Hukum hanya berlaku untuk rakyat, untuk lawan, tidak berlaku untuk pemerintah sendiri,” katanya.

Terima Parpol Lain Gabung Koalisi Prabowo, Demokrat Tak Pusingkan soal Jatah Menteri

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, menyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, demokrasi di Indonesia memang mengalami kemunduran. Hal itu terlihat dari beberapa indikasi.

Misalnya kooptasi partai oposisi lewat hegemoni atau paksa dan membajak lembaga-lembaga negara untuk tujuan kekuasaan.

Selain itu, fokus pembangunan pada infrastruktur dan mengabaikan HAM, serta penggunaan cara non legal/kriminalisasi terhadap kelompok Islam.

Diskusi tersebut dipandu oleh Direktur IDEAL Bursah Zarnubi. Selain Yudi Latif dan Peneliti LP3ES, Wijayanto, pembicara lainnya adalah Dosen Universitas Indonesia Nur Imam Subono, dan Ade Reza Hariyadi. Diskusi diikuti oleh ratusan partisipan, mulai dari aktivis senior seperti Hariman Siregar hingga aktivis mahasiswa dan pemuda.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya