Yasonna: Pak SBY dan AHY Jangan Tuding Pemerintah, Kami Objektif Kok

Menkumham Yasonna H Laoly
Sumber :
  • VIVA/Edwin Firdaus

VIVA – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly memastikan, pemerintah bersikap profesional menyikapi kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum.

Demokrat Hormati Langkah Megawati Ajukan Amicus Curiae ke MK

Menteri Yasonna mengatakan, Kemenkumham akan bersikap profesional sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang dicatat," kata Yasonna di kompleks DPR Jakarta, Selasa 9 Maret 2021.

Pengamat Ungkap Ganjalan Utama Megawati Gabung dalam Koalisi Prabowo-Gibran

Baca juga: Mantan Kader: Demokrat Kisruh karena Partai Dijadikan Milik Keluarga

Menurut Yasonna, persoalan kepengurusan di Partai Demokrat tersebut merupakan permasalahan internal partai. Sampai saat ini, kata Yasonna, belum ada dokumen apapun yang diterima Kemenkumham mengenai hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

SBY Absen di Acara Open House Jokowi, AHY Ungkap Alasannya

"Kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat, karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau (kubu) KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Yasonna menitip pesan ke pimpinan Partai Demokrat. Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar tak main tuding dengan berargumen tanpa dasar. Termasuk ke SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selaku ketua umum.

"Saya pesan, kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin waktu, apa saya pesan, tolong SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tunggu saja. Kita objektif kok. Jangan main-main serang-serang yang tidak ada dasarnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat diterpa kisruh lantaran ada sejumlah kelompok yang merupakan eks kader partai membentuk Kongres Luar Biasa. Dalam KLB itu, menghasilkan kepemimpinan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya