Bamsoet Minta Nadiem Tak Buru-buru Berlakukan Pembelajaran Tatap Muka
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal sekolah wajib memberikan pilihan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas, mulai Juli 2021. Kebijakan ini diterapkan usai mayoritas guru dan tenaga kependidikan menerima vaksin COVID-19.
Bambang meminta agar Nadiem tidak terburu-buru membuat kebijakan. Ia bilang di tengah pandemi ini, pejabat mesti matang mengeluarkan keputusan.
"Kemendikbud, agar tidak berburu-buru dalam menetapkan kebijakan tersebut dan harus melalui pertimbangan yang matang, mengingat walaupun kasus COVID-19 disinyalir mengalami penurunan. Namun, kewaspadaan tetap harus dijaga di tengah situasi yang masih dinyatakan pandemi," kata pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, Jumat 19 Maret 2021
Bamsoet meminta Nadiem agar tetap memperhatikan perkembangan angka kasus COVID-19 di setiap wilayah. Hal ini sebagai salah satu pertimbangan untuk mewajibkan pembukaan sekolah.
Selain itu, Kemendikbud juga harus memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan 5M yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di wilayah yang sekolahnya akan dibuka.
"Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud bersama dinas pendidikan, untuk memastikan sekolah melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum pembukaan sekolah, mengingat dibutuhkan pengawasan dan perhatian yang cukup ketat terhadap anak didik yang masih berusia anak-anak hingga remaja," jelas politikus Golkar tersebut.
Bamsoet mengatakan, diperlukan sarana, prasarana, infrastruktur, pemeriksaan syarat kesehatan yang ketat. Menurutnya, penting standar operasional prosedur atau sop yang jelas terhadap implementasi PTM di era pandemi. Kemudian, pentingnya izin dari orang tua atau wali dari siswa yang bersangkutan.
"Kemendikbud harus memastikan tiap sekolah melakukan sosialisasi dan meminta perizinan kepada orang tua murid terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan PTM terbatas, mengingat pentingnya izin dan peran orangtua siswa dalam membantu anaknya mempersiapkan diri menghadapi PTM," ujar Bamsoet
Pihak sekolah diharapkan dapat memberikan arahan kepada orang tua murid yang masih belum mengizinkan anaknya untuk melakukan kegiatan PTM di sekolah.
Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah
Permendikbud No 12 Tahun 2024 yang menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sekolah dicurigai merupakan upaya terselubung untuk melemahkan kepemimpinan Indonesia.
