Politikus PKS Ingatkan Program Vaksinasi Bisa Gagal karena AstraZeneca

Karyawan berjalan di dekat envirotainer berisi vaksin COVID-19 AstraZeneca saat tiba di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin malam, 8 Maret 2021.
Sumber :
  • ANTARA/Novrian Arbi

VIVA – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara terkait keputusan MUI membolehkan penggunaan vaksin buatan AstraZeneca yang mengandung babi karena alasan kedaruratan. Dia meminta pemerintah untuk, secara tegas, lebih cermat memilih vaksin dengan mengutamakan pertimbangan aspek kehalalan di samping aspek efikasi.

Sertifikasi Halal Produk Layanan Wisata Dipercepat Jelang Wajib Halal Oktober 2024

"Kami meminta kepastian kehalalan dari pemerintah untuk vaksin lain yang akan disuntikkan ke masyarakat," kata Bukhori, Sabtu, 20 Maret 2021.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga mendesak MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengambil peran lebih proaktif dalam mengontrol kepastian kehalalan semua vaksin yang telah ditetapkan pemerintah. Pertimbangan kehalalan vaksin sangat berpengaruh terhadap program vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengingat komposisi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim.

Halal Certification Can Boost Muslim-friendly Tourism

Aspek penerimaan masyarakat, katanya, menjadi sangat penting. Ketika masih ada keraguan di masyarakat mengenai kehalalan, pasti berpengaruh terhadap turunnya kesediaan mereka untuk divaksin.

"Alhasil, jika tren ini berlanjut seiring dengan tidak adanya kepastian, maka tujuan untuk membentuk herd immunity melalui vaksinasi bisa jauh dari harapan,” ujarnya. 

UMKM Indonesia Bisa dengan Mudah Dapatkan Sertifikasi Produk Halal

Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin untuk vaksinasi virus corona di Indonesia, antara lain yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac.

Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Insentif Pendamping Proses Produk Halal dan LP3H Cair Rp 81,4 Miliar Jelang Lebaran

BPJPH Kemenag mencairkan insentif untuk Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan biaya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

img_title
VIVA.co.id
8 April 2024