- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
VIVA – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Teguh Widjinarko mengingatkan masyarakat yang mendaftar calon aparatur sipil negara (ASN) untuk mewaspadai aksi para calo.
Menurut dia, para pendaftar jangan mudah tergiur dengan oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus dari proses seleksi terlebih tanpa tes. Hal itu adalah hal bohong. Janji calo adalah palsu karena akan dilakukan tes dengan penggunaan sistem computer assisted test (CAT) dalam proses seleksi baik di tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) maupun seleksi kompetensi bidang (SKB) sudah transparan dan akuntabel.
“Mulai pendaftaran secara online hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan. Hasil seleksi bisa kita ketahui secara langsung. Peserta bahkan pengantar bisa tahu hasilnya usai tes berlangsung,” kata Teguh melalui keterangannya pada Rabu, 24 Maret 2021.
Menurut dia, upaya pencegahan percaloan perekrutan para calon ASN dilakukan Kementerian PANRB dengan melaporkan oknum calo kepada pihak Kepolisian. Selain itu, Kementerian PANRB juga membuat klarifikasi terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo maupun kepala lembaga negara lainnya pada kanal media sosial atau media massa.
“Hukuman pemecatan secara tidak hormat akan diberikan terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat praktik percaloan,” kata dia.
Di samping itu, ia mengatakan praktik calo dapat dihindari masyarakat dengan mengecek kebenaran berita yang beredar dari sumber terpercaya, seperti website maupun media sosial Kementerian PANRB atau BKN secara berkala. Dia meminta masyarakat jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan terutama harus bayar uang.
“Masyarakat hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan seseorang menjadi ASN, bukan orang lain. Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” ujarnya.
Teguh menambahkan, pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, identifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Untuk soal tes disusun oleh tim penyusunan naskah seleksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya.
Penerimaan CASN tahun 2021 akan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta sekolah kedinasan. Tahun ini, pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK. Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi untuk pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi.
