- ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
VIVA - Pemerintah pusat berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Presiden Jokowi pun diminta memerintahkan kementerian terkait untuk membatalkannya.
“Jika saat ini pemerintah melakukan impor beras, berarti ada yang keliru dengan kebijakan," kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, Rabu, 24 Maret 2021.
Haris menuturkan rencana impor beras tersebut bertolak belakang dengan program strategis nasional food estate menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana PEN di tengah pandemi.
"DPP KNPI menolak impor beras karena saat kita sedang surplus kok," ujar Haris lagi.
Baca juga: Soal Heboh Impor Beras, Mendag Lutfi: Saya Siap Dicopot
Haris menuturkan kebijakan impor beras tersebut tidak mendukung keberadaan hasil petani lokal. Padahal, hasil bumi nusantara kaya raya dengan aneka ragam makanan serta hortikultura.
Selain itu, kebijakan impor beras juga sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakan kedaulatan pangan.
"Tidak perlu impor karena bulan Maret ini akan ada panen raya. Jadi menurut saya Bulog dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras. Karena petani Indonesia harus sejahtera," ujarnya.
Haris melanjutkan, dalam Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan telah menyebutkan, pemerintah harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.
“Namun apa yang terjadi saat ini berbanding terbalik. Pemerintah justru merencanakan impor beras, padahal Bulog telah menyampaikan produksi beras di dalam negeri surplus,” katanya.
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik 76,2 Persen
LSI merilis temuan terbarunya terkait dinamika Pemilu 2024, salah satunya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan, yakni 76,2 persen.
