Gerak Cepat Demokrat Depok Hadapi Manuver Kubu Moeldoko

DPC Demokrat Kota Depok, meminta perlindungan hukum pada polisi mengait KLB
Sumber :
  • VIVA/Zahrul Darmawan

VIVA – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Depok meminta perlindungan hukum pada polisi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pencatutan yang mengatasnamakan Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit Demokrat versi Ketua Umum Moeldoko.   

AHY: Misi Besar Demokrat Kembali ke Pemerintahan Nasional Telah Tercapai

“Jadi kita membuat surat terkait dengan pengaduan dan perlindungan hukum kepada Polres dan juga memberikan surat keputusan DPC yang sah yang dikeluarkan oleh mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) kepada Kapolres,” kata Ketua DPC Demokrat Depok, Edi Sitorus di Depok, Jawa Barat, Kamis 25 Maret 2021.

Ia menegaskan, langkah ini sudah disepakati oleh seluruh ketua divisi Partai Demokrat se-Indonesia.

Di Hadapan Prabowo, AHY Cerita Demokrat Kehilangan Kursi di DPR Gegara Marak Politik Uang

“Depok salah satunya. Kita melakukan surat pengajuan dan perlindungan hukum ini terkait dengan SK Kemenkumham yang sudah dikeluarkan untuk kepengurusan mas AHY ya hasil kongres ke-5 tanggal 15 Maret 2019 yang sudah didaftarkan Kemenkumham," kata dia.

Kemudian dalam laporannya tersebut, Demokrat Depok juga menyertakan logo dan atribut partai. Menurut Edi itu penting agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa melakukan klaim.

AHY Mengaku Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaik Demokrat untuk Jadi Menteri

“Ini kita antisipasi apabila di kemudian hari ada orang yang memakai dan mengatasnamakan Demokrat, karena itu kan juga sudah menyalahi aturan, sudah melanggar undang undang. Karena kita sudah mendaftarkan atribut kita melalui ketua umumnya Mas AHY. Jadi dalam rangka mengantisipasi hal-hal tersebut,” katanya.
 

Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di St Regis Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024

Demokrat Tak Ingin Tuntut Jatah Menteri Kabinet ke Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihaknya tidak akan menuntut apapun terkait jatah kursi menteri yang akan diberikan Prabowo Subianto nanti

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024