- VIVA/ Zahrul Darmawan
VIVA – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Depok, Jawa Barat secara resmi meminta perlindungan hukum ke polisi. Langkah ini ditempuh untuk menutup ruang gerak pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan kudeta.
Hal itu diutarakan oleh Ketua DPC Demokrat Depok, Edi Sitorus usai mendatangi Polres Metro Depok pada Kamis 25 Maret 2021. Ia bahkan mengaku, telah mendapat kabar akan adanya dugaan pengambil alihan pengurus cabang.
“Kalau saya lihat langsung tidak. Saya tidak tahu apakah kemarin itu bercanda atau tidak, katanya ada sekelompok orang yang mencari untuk menjadi pengurus DPC,” tuturnya.
Baca juga: Tolak Impor Beras, PDIP Sebut Ingin Lindungi Kebijakan Jokowi
Persoalan kudeta dan pengambil alihan kepemimpinan partai, melanda Demokrat. Setelah terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) partai itu di Deli Serdang oleh sekelompok yang menamakan kader partai. Meski demikian, Edi belum tahu siapa dan dari mana mereka yang diduga ingin melakukan kudeta.
“Saya enggak tahu karena memang saya minta waktu itu orangnya siapa dia, belum kasih tahu. Jadi mudah-mudahan tidak ada, ya harapan kita tidak ada (kudeta),” katanya.
Atas dasar itulah, lanjut Edi, maka pihaknya mendatangi Polres Metro Depok, agar mendapat perlindungan hukum.
“Jadi kalau besok suatu saat ada kelompok mereka membawa, membuat atribut kita, maka kita bisa komplain karena dia tidak sah, karena kita sudah daftarkan kan semacam hak paten kitalah, logo kita, partai kita, ke Kemenkumham,” jelasnya.
Langkah tersebut, kata Edi, dilakukan secara serentak oleh seluruh DPC Demokrat di Indonesia.
“Ini se-Indonesia mungkin kami yang terakhir dari Jawa Barat,” katanya.
