- Antara
VIVA – Kubu Demokrat kepengurusan Moeldoko mengungkit kasus lama Hambalang, Jawa Barat yang menghancurkan citra partai. Pihak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons dengan menyindir cara Moeldoko Cs bentuk kepanikan karena gagal menggelar kongres luar biasa (KLB).
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Razman Arif Nasution menyampaikan agar pihak AHY tak usah terus bicara KLB tidak sah atau abal-abal. Ia meminta lebih baik menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Razman justru menyindir Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres V Jakarta 2020 yang dinilainya melanggar Undang-Undang Partai Politik. Salah satunya karena aturan kewenangan majelis tinggi yang dianggapnya melangkahi UU Parpol.
"Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah internal kalau UU Parpol dilanggar. Mahkamah Partai, penyelenggara DPP di situ jelas majelis tinggi partai, harus seizin majelis tinggi partai kalau menggunakan AD/ART mereka. Ketua majelis tinggi siapa? SBY, wakil ketua majelis tinggi siapa? AHY," kata Razman dalam Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip VIVA pada Jumat, 26 Maret 2021.
Baca Juga: Moeldoko Cs Buka Luka Lama Hambalang, Kubu AHY: Gerombolan Liar Gagal
Dia menyindir proses syarat menggelar KLB yang mesti izin untuk mendapatkan persetujuan dari ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Razman menilai AD/ART itu hanya menguntungkan SBY, AHY, dan putra bungsu SBY, Eddie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
"Kalau kita mau minta kongres luar biasa mau izin dulu ke majelis tinggi. Masak SBY, mau ganti AHY. Kalaupun AHY diganti ketentuannya. Penggantinya siapa? Ibas. Ibas siapa? adiknya AHY. Siapa itu? Anaknya SBY. Makanya lengkap sudah ini pikiran kami ini Demokrat dari SBY oleh AHY untuk AHY dan Cikeas. Apa seperti ini konsepnya?" jelas Razman.
Pun, Razman sempat menyinggung kasus Hambalang yang dinilai membuat citra Demokrat hancur sebagai partai politik. Ia mengatakan persoalan ini serius karena ada nama terkait dalam kasus Hambalang. Hal ini merujuk pengakuan eks Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin.
"Kami konperensi pers di Hambalang. Ada satu lagi di sana yang serius. Bagaimana Demokrat itu hancur di mulai dari Hambalang. Ada nama orang yang disebut-sebut di sana. Pengakuan Yulianis, pengakuan Nazaruddin. Ada semua di situ," sebut Razman.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan agar Moeldoko Cs membawa persoalan Hambalang kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata dia, tak perlu sibuk mengumbar narasi yang berujung fitnah dan hoax.
"Kalau sikap kami Partai Demokrat itu sangat jelas. Ya bawa saja ke ranah hukum, bawa saja itu ke KPK, bawa saja itu bukti-buktinya. Jangan sibuk buang narasi sana sini nggak jelas. Ini namanya menebar fitnah dan menebar hoax," kata Herzaky, dalam Apa Kabar Indonesia Malam tvOne.
Herzaky heran dengan pernyataan bahwa proyek Hambalang membuat hancur elektabilitas Demokrat. Ia menyinggung kehancuran Demokrat itu di era Anas Urbaningrum. Padahal, di Pemilu 2009, Demokrat meraih juara.
"Apalagi diingatkan lagi bahwa 2009 kita diingatkan bagus sekali angkanya. Kemudian hancur pada 2010, saya baru ingat 2010 itu ketua umumnya siapa ya? Adanya Anas Urbaningrum. Bendahara Umumnya siapa namanya? Nazaruddin," jelas Herzaky.
Kubu Demokrat Moeldoko hasil KLB Sibolangit, Deli Serdang melakukan konferensi pers di Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis kemarin, 25 Maret 2021. Di tengah hujan deras, mereka punya alasan menyampaikan pernyataan di lokasi bekas gedung Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak tersebut.
Salah satu kader Demokrat versi KLB, Muhammad Darmizal, menjelaskan konferensi pers dengan lokasi Hambalang karena punya alasan khusus.
"Kita pilih tempat ini kenapa karena paling bersejarah dan penuh paradoks. Ingat kan satu sisi bilang 'katakan tidak', tapi sisi lain lakukan korupsi berjamaah. Ya, itu proyek Hambalang," kata Darmizal, Kamis, 25 Maret 2021.
