- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Pemerintah diimbau untuk tidak gegabah melakukan impor beras. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty, MSc. Menurut Evita, pemerintah saat ini sebaiknya fokus pada pengamanan harga gabah beras di tingkat petani dengan cara meningkatkan penyerapan beras petani. Terlebih saat ini telah memasuki musim panen raya dan harga gabah sedang turun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, seharusnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kg, namun di provinsi-provinsi sentra beras saat ini harga gabah sudah turun di bawah itu bahkan mencapai Rp.3200-3.500/kg.
“Impor kita dukung apabila terjadi darurat bencana, terjadi kelangkaan produksi dan stok ataupun impor beras khusus untuk kebutuhan tertentu, itupun dengan pertimbangam dan alasan matang agar tidak mengganggu kestabilan harga di tingkat petani,” kata Evita dalam keterangan tertulisnya yang redaksi terima, Jumat 26 Maret 2021.
Anggota DPR RI Komisi VI ini paham bahwa Pemerintah yang kuat butuh cadangan pangan dalam hal ini beras yang cukup untuk menjaga ketersediaan beras bagi seluruh masyarakat. Tidak boleh ada pertaruhan atas perut rakyat dengan kekurangan stok beras. Namun stok pangan tersebut, selayaknya dipenuhi dari produksi dalam negeri terlebih dahulu.
“Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri juga dapat menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi Covid-19 ini,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.
Evita menambahkan bahwa saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog mencapai 900an ribu ton. “Dengan kondisi panen raya ini maka Bulog pasti terus gencar melakukan penyerapan dan pada bulan April 2021 stok Cadangan Beras Pemerintah diharapkan sudah berjumlah lebih dari 1 juta ton, sehingga impor beras untuk saat ini belum diperlukan,” tegas Evita.
Dia juga mengingatkan, UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan telah menegaskan, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Kondisi sekarang, menurut Evita, produksi dan cadangan masih mencukupi.
Dijelaskan, peran Bulog dalam masalah pengelolaan perberasan juga harus diperkuat. Saat ini kebijakan yang masih parsial menyebabkan Bulog masih memiliki banyak stok dengan umur simpan di atas 4 bulan sesuai dengan Permentan No 38 tahun 2018, atau bahkan di atas satu tahun dan sudah mengalami turun mutu.
Untuk jangka pendek Bulog dan kementerian terkait harus segera merumuskan kebijakan terkait pengelolaan stok beras tersebut melalui pelepasan stok dengan penjualan di bawah HET, pengolahan, penukaran dan atau hibah atas beras yang sudah turun mutu, agar kedepannya seluruh stok yang konon katanya merupakan cadangan sewaktu diperlukan dalam program stabilisasi harga ataupun bantuan bencana, beras yang tersedia selalu berada dalam kualitas yang prima dan baik.
