- VIVA/Anwar Sadath
VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah segera mempercepat pengembangan dan produksi vaksin dalam negeri. Hal ini menyusul kabar, rencana embargo vaksin dari salah satu negara produsen India ke perusahaan farmasi yang bekerja sama dengan AstraZeneca lewat skema Covax.
Saat ini, dua vaksin yang masih proses pengembangan yakni Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Menurut Dasco, vaksin buatan anak bangsa menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya melawan pandemi COVID-19.
"Pemerintah perlu segera mempercepat proses uji klinis dan produksi vaksin dalam negeri. Baik itu vaksin Merah Putih maupun vaksin Nusantara," kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu 27 Maret 2021.
Baca juga: Polda Kirim Anggota Terbaik ke Malang Pascasalah Gerebek Kolonel
Kata Dasco, jangan sampai embargo vaksin ini mengorbankan masyarakat Indonesia. Maka ini menjadi momentum baik itu vaksin Merah Putih maupun Nusantara agar dipercepat proses uji klinisnya. Tapi tetap memenuhi kaidah medis dan ilmu pengetahuan.
"Mohon segera juga berkordinasi dengan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan untuk uji klinis tahap dua. Vaksin saat ini menjadi kebutuhan yang cukup mendesak," kata dia.
Sekadar diketahui, skema vaksin Covax yang diinisasi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO diambil untuk penyetaraan distribusi cairan antibodi itu ke seluruh dunia, terutama negara-negara miskin.
Baru-baru ini, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin melapor ke Presiden Joko Widodo mengenai kabar embargo vaksin tersebut.
Kepada Jokowi, Budi Gunadi memberitahu, embargo pengiriman vaksin dipicu kenaikan kasus positif COVID-19 di India. India menangguhkan ekspor vaksin ke AstraZeneca karena mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dulu.
Sementara Indonesia, juga menggunakan vaksin AstraZeneca untuk memenuhi kekurangan Vaksin Sinovac asal China yang sudah terlebih dahulu digunakan.
"Ada catatan yang kami sampaikan juga ke Presiden, karena terjadi lonjakan kasus di beberapa negara termasuk di India sehingga mulai terjadi embargo vaksin dan bisa mengganggu ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan. Terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 26 Maret 2021.
Budi menerangkan, pemerintah sendiri sudah mengantisipasi jika suatu saat pendistribusian vaksin terhambat. Vaksin massal kini yang tengah berjalan, diperlukan manajemen waktu penyuntikan.
"Sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksin agar tidak terjadi kekosongan vaksin nantinya," katanya.
