- VIVA/Eduwar Ambarita
VIVA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyampaikan alasannya bersedia menjadi Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu alasan karena arah demokrasi di Indonesia sudah mengalami pergeseran.
Moeldoko mengatakan sudah lama menduga bahaya radikalisme dengan ideologi berbahaya. Ia bilang bahaya radikalisme ini sudah menyusup ke beberapa lini kehidupan masyarakat termasuk partai politik.
Menurut dia, kondisi tersebut yang membuat arah demokrasi bergeser.
"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat," kata Moeldoko, dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 29 Maret 2021.
Dia menambahkan, peta persaingan menuju 2024 juga menjadi tensi politik yang jadi perhatian masyarakat. Kata dia, terjadi pertarungan ideologis yang kuat jelang 2024.
"Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," jelas eks Panglima TNI itu.
Menurut dia, kemauannya jadi Ketua Umum Demokrat versi KLB juga didasari untuk menyelamatkan partai berlambang Mercy itu.
"Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB," tutur Moeldoko.
Terkait polemik Demokrat ini, ia menyampaikan agar tak mengaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan tindakannya yang bersedia jadi pemimpin Demokrat KLB atas nama pribadi.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden," tutur Moeldoko.
Untuk diketahui, Moeldoko dipilih sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Sibolangit, Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021. Selain Moeldoko, kepengurusan Demokrat versi KLB pun terbentuk.
Dualisme kepengurusan Demokrat muncul. Satu dipimpin Moeldoko, pihak lain dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Pihak AHY menyebut Demokrat versi KLB Sibolangit adalah tidak sah dan abal-abal karena tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
