Moeldoko Kaitkan Radikalisme di Demokrat, Begini Jawaban Menohok AHY
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat Kongres 2020, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membantah tudingan Moeldoko mengenai pertentangan ideologis di Demokrat. AHY menegaskan di Demokrat hanya ada satu ideologis yang tak bisa ditawar yaitu Pancasila.
"Terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Kami tegaskan ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata AHY dalam konferensi pers virtualnya, Senin 29 Maret 2021
AHY meminta Moeldoko menjelaskan maksud pernyataan soal tarikan ideologis di Demokrat. Jika memang yang dimaksud Moeldoko adalah masalah radikalisme, AHY menegaskan tak ada ruang untuk itu di Demokrat
"Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan tarikan ideologis di Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme, justru Demokrat, dengan asas nasionalis-religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia," ujar AHY
Partai Demokrat, kata AHY, juga konsisten menolak eksploitasi politik identitas. Hal ini termasuk upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu. Sebab itu, semua hanya akan memecah belah bangsa.
"Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat," ujarnya
Menurut dia, KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya. Sebab, pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader Demokrat.
Demokrat juga tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai Demokrat perjuangkan selama ini.
"Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Saya ulangi, Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggungjawab? Tolong dijawab," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyampaikan alasannya bersedia menjadi Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu alasan karena arah demokrasi di Indonesia sudah mengalami pergeseran.
Dia mengatakan sudah lama menduga bahaya radikalisme dengan ideologi berbahaya. Ia bilang bahaya radikalisme ini sudah menyusup ke beberapa lini kehidupan masyarakat termasuk partai politik.
Menurut dia, kondisi tersebut yang membuat arah demokrasi bergeser. Pun, hal ini memunculkan tarikan ideologis di Demokrat.
"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat," kata Moeldoko, dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 29 Maret 2021.
