- VIVA/Willibrodus
VIVA – Sejumlah kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat sangat menantikan kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II. Mereka merasakan dampak positif Otsus yang telah berjalan selama 20 tahun terakhir.
Mereka berbondong-bondong mendukung kelanjutan Otsus melalui sejumlah aksi yang digelar dalam beberapa waktu terakhir. Mereka kompak menyatakan Otsus sangat dibutuhkan masyarakat asli Bumi Cenderawasih.
"Kami para ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) se-Sorong Raya mendukung kebijakan pemerintah untuk melanjutkan Otsus di Papua Barat demi keberlanjutan pembangunan dan masa depan generasi muda asli Papua," kata perwakilan para Ketua LMA Cornelis Usili, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis, 1 April 2021.
Para pimpinan LMA se-Sorong Raya mengimbau agar seluruh masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dengan ajakan atau provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Para stakeholder terkait diharapkan segera memastikan kelanjutan Otsus.
Dukungan serupa juga disampaikan Ketua LMA Kabupaten Lanny Jaya, Papua Yele Wenda dan Perwakilan LMA Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Fabianus Valentinus Kabes. Fabianus menekankan agar Otsus ini tetap memihak masyarakat asli Papua.
"Saya mengatasnamakan masyarakat adat Kabupaten Fakfak menyatakan turut mendukung Otsus yang insyaallah akan diprogramkan dan ditindaklanjuti Pemerintah Pusat yang pada dasarnya harus tetap memihak masyarakat pribumi orang asli Papua," kata Fabianus.
Pula sekelompok masyarakat dan para tokoh menggelar aksi di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Aksi yang dipimpin Ketua Dewan Musyawarah PEPERA Provinsi Papua dan Papua Barat Alex Silo Karno Doga dan Ketua LMA Jayawijaya Karlos Huby ini menilai Otsus merupakan solusi terbaik.
"Otsus solusi terbaik. Dukung sidang DPR RI. Lanjutkan," kata Alex.
Bahkan masyarakat yang terletak di sekitar perbatasan Papua dan Papua Nugini, Kampung Skouw Sae, Jayapura, Papua dengan tegas menyatakan dukungan tersebut. Mereka meyakini Otsus dapat meningkatkan kemajuan di Tanah Papua.
"Saya Aser Lanta, tokoh masyarakat Skouw Sae, beserta seluruh masyarakat Skouw Sae, siap mendukung Otsus jilid II untuk kemajuan Papua," kata Aser.
Menurut Aser, sebelum adanya Otsus, anak-anak di Papua relatif tidak memiliki kesempatan yang luas untuk mengabdi di pemerintahan hingga level pusat. Namun dengan adanya Otsus, peluang itu terbuka lebar.
"Setiap perubahan terjadi karena ada Otsus. Mulai anak-anak kita pendidikan ke luar. Orang-orang kita jadi pegawai di pemerintah pusat. Ketika ada Otsus, peluang ini terbuka. Saya sebagai tokoh masyarakat merasakan itu. Saya harap ke depan lebih diberdayakan lagi. Bukan pembangunan fisik saja, tapi juga SDM. Alam tersedia, kalau SDM tidak tersedia, percuma," ucap Aser.
Meski demikian, para pihak lain berharap perbaikan terhadap Otsus mendatang. Di antaranya terkait pengawasan realisasi dana Otsus agar tidak menyimpang atau diselewengkan para pihak yang culas.
Selain itu juga muncul penolakan terhadap wacana Otsus dilanjutkan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua, Yorrys Raweyai menilai pro dan kontra terhadap Otsus itu lantaran adanya hal yang perlu dievaluasi terkait pelaksanaan Otsus selama ini.
Yorrys mengingatkan pentingnya pembinaan dan pengawasan agar Otsus ini benar-benar dirasakan masyarakat setempat secara maksimal. Namun Yorrys menegaskan sejatinya Otsus tidak bisa ditolak begitu saja.
"Sepanjang produk Undang-Undang itu tidak dicabut oleh negara, maka dia akan terus berproses," kata Yorrys.
Yorrys menyinggung dana Otsus Papua akan berakhir pada 2021. Yorrys berharap revisi UU Otsus dan pembahasannya dapat menampung serta mempertimbangkan masukan dari semua pihak.
DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berharap Pansus yang dipimpin Komarudin Watubun ini dapat menuntaskan revisi pada tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana Otsus. Namun pemerintah akan melakukan revisi sejumlah peraturan terkait itu.
"Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya. Adapun struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun," kata Mahfud secara virtual, Selasa, 30 Maret 2021.
Baca juga: Libatkan Tokoh, Kemendagri Bahas Plus Minus Pelaksanaan Otsus di Papua
