- Lucky Aditya/VIVA.
VIVA – Pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari pengelola sebelumnya, Yayasan Harapan Kita. Untuk itu, Pemerintah membentuk tim transisi.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sejatinya TMII bukan diambil alih, tetapi sudah waktunya kembali ke Pemerintah. Dia mengungkapkan bahwa kontrak kerja sama dengan swasta menggunakan sistem Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS).
"Kompleks Taman Mini Indonesia Indah. Kontrak kerja sama nya telah habis. Kontrak 30 tahun, sistem kontrak dengan swasta. Itu adalah kerja sama BOT, jadi bukan diambil alih tetapi sudah waktunya diserahkan ke Pemerintah," kata Basarah, Rabu, 7 April 2021.
Adapun alasan dari pemindahaan pengelolaan tersebut dilakukan Kementerian Sekretariat Negara, karena rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik.
Baca juga: Asyik, Ongkir Belanja Online Jelang Lebaran Disubsidi Pemerintah
Lebih lanjut menurutnya, TMII sudah saatnya dipercantik kembali. Fungsinya jangan hanya menjadi tempat rekreasi tetapi menjadi tempat pembelajaran.
Apalagi TMII menjadi tempat wisata miniatur Indonesia. Tujuannya setelah dikembalikan ke Pemerintah, TMII menjadi tempat pembelajaran ideologis tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"TMII itu penting. Wajib diketahui ada upaya-upaya masyarakat kita untuk merontokan eksistensi NKRI," tegasnya.
Basarah mengatakan, miniatur Indonesia di TMII harus diperkuat. Mulai dari segi budaya, adat hingga seluk beluk daerah yang ada di Indonesia dikupas tuntas di TMII. Sehingga tidak hanya menarik wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara.
"Negara memang harus ambil alih untuk menjadikan wisata ideologis para generasi muda kita. Mulai TK sampai SMA. Agar tahu Negara Indonesia negara kesatuan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika," tutur Basarah.
Kritik pengelola
Basarah mengungkapkan sepekan yang lalu dirinya sempat berkunjung ke TMII. Hasilnya, dia menilai bahwa pengelola TMII tidak profesional. Sehingga wahana wisata ini tidak menarik minat generasi muda untuk berkunjung.
"Saya kebetulan tinggal di Jakarta dan Minggu lalu ke TMII. Pengelolaannya itu apa ya, kurang profesional. Kurang membuat daya tarik bagi generasi muda kita untuk berkunjung. Karena tidak ada edukasi kebangsaan, nilai entertaimen nya kurang ditanamkan diciptakan oleh manajemen TMII saat ini," kata Basarah.
Basarah mengatakan, MPR mendukung penuh Sekretariat Negara mengelola TMII. Sebab, kontrak kerja sama dengan swasta menggunakan sistem BOT dengan jangka waktu 30 tahun. Saat ini sudah waktunya dikembalikan ke pemerintah.
"Manfaatnya untuk sebesar-besarnya bagi generasi muda. Jangan hanya menciptakan fungsi rekreasi tapi fungsi edukasi dan menanamkan nilai kebangsaan," ujar Basarah.
Basarah mengatakan, TMII sudah saatnya bersaing dengan wisata Internasional. Syaratnya harus terus mempromosikan ke luar negeri. TMII harus menjadi tempat promosi bagi ribuan tempat wisatawan yang tersebar di seantero nusantara.
"Dan kalau promosi internasional nya bagus wisatawan asing yang ingin kenal lebih dahulu. Katakanlah mau ke Lombok ke sana dulu untuk mengenal destinasi wisata yang baik. Datang ke TMII dia sudah tahu dulu miniatur nya," tutur Basarah.
Basarah mengatakan, MPR mendukung penuh TMII dikelola oleh negara asalkan dikelola dengan serius. Seperti menonjolkan segi heritage dan menjadi kebanggaan nasional.
"Kita dukung tapi jangan dikelola ala kadarnya, harus dikelola dengan baik pasti akan menarik wisatawan. Harus dikelola secara heritage dan kebanggaan nasional TMII harus jadi tempat promosi daerah wisata lain di Indonesia," kata Basarah.
