- Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menuturkan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terkait ditemukannya varian baru dari COVID-19 yakni E484K.
Wiku menjelaskan, varian ini merupakan mutasi dari varian Corona B117 yang berasal dari Inggris.
Wiku menyebutkan, mutasi E484K yang terjadi pada protein spike adalah mutasi yang sama seperti yang ada pada varian di Brasil dan Afrika Selatan.
"Dan dinilai lebih menular," kata Wiku dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Kamis, 8 April 2021.
Wiku mengatakan, terkait mutasi ini pemerintah meningkatkan surveilence o genome sequencing untuk memetakan varian COVID-19 yang masuk ke Indonesia.
Pemerintah, kata Wiku, juga memperketat proses skrining terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk ke Indonesia.
Kementerian Kesehatan mengonfirmasi adanya varian Corona E484K yang terdeteksi muncul di wilayah DKI Jakarta. Kasus itu menjadi temuan pertama di Indonesia.
Temuan varian Corona Eek ini dikonfirmasi oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.
Siti Nadia mengatakan pemeriksaan spesimen E484K dilakukan oleh otoritas terkait di Indonesia sejak Februari 2021.
"Tetapi dilaporkannya (temuan kasus) pada dua atau tiga hari yang lalu di GISAID oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman," ujarnya.
Eijkman adalah lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran. Lembaga ini bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
Sementara GISAID merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang bank data yang saat ini menjadi acuan untuk data genom virus corona SARS-CoV-2. Namun, Siti Nadia belum memberikan keterangan lebih rinci terkait informasi seputar varian virus Corona E484K yang dimaksud.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
