- Instagram @dr_moeldoko
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan menanggapi pendapat-pendapat yang menyoroti kelanjutan nasibnya di Partai Demokrat setelah Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Demokrat versi hasil Kongres Luar Biasa.
Dia mengatakan itu ketika ditanyai sejumlah wartawan saat dia menggelar konferensi pers tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di kantornya di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 9 April 2021. Dia merasa tidak tepat berbicara tentang urusan di luar pemerintahan, termasuk Partai Demokrat, di kantornya.
"Ini kantor Kepresidenan, tanya yang berkaitan dengan urusan kerja-kerja KSP (Kepala Staf Kepresidenan). Jangan ikut-ikutan primitif," kata Moeldoko santai disambut tawa staf atau orang-orang di sekelilingya merespons pernyataan itu.
Moeldoko merupakan Ketua Umum Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun usaha Moeldoko cs kandas, setelah verifikasi kepengurusan dari KLB tidak diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang berarti pemerintah mengakui kepengurusan Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Saat menyampaikan keterangan pers, Moeldoko memang banyak menjelaskan soal kedudukan kawasan TMII setelah diambil alih oleh pemerintah. Ia menceritakan, soal TMII yang akan diurus oleh manajemen yang lebih profesional.
Pada kesempatan itu, kata-kata primitif tersampaikan lagi, ketika dia menyatakan bahwa pengelolaan TMII kemungkinan besar diserahkan kepada BUMN yang bergerak di sektor pariwisata. Hal itu sekaligus menjawab rumor bahwa keluarga Jokowi bakal menjadi pengelola lewat yayasan baru, menggantikan Yayasan Harapan Kita, milik keluarga mantan presiden Soeharto.
"Jadi saya ingatkan, jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul lagi yayasan baru yang dikelola oleh Pak Jokowi. Itu pandangan primitif," kata Moeldoko.
Moeldoko juga enggan menjawab mengenai rencana Jokowi menambah nomenklatur baru di kementerian/lembaga, yakni Kementerian Investasi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi lembaga otonom yang sebelumnya menempel pada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
