- Kemenko Marves
VIVA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai model kerja operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan membuat tindak pidana korupsi berkurang.
Sebab, dia menceritakan, berdasarkan pengalamannya 7 tahun di kabinet sebagai menteri, aksi OTT yang dilancarkan KPK tidak membuat orang jera untuk melakukan korupsi. Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar tindakan pencegahan lebih ditonjolkan KPK.
"Pengalaman saya hampir 7 tahun di kabinet, saya lihat pencegahan ini baru akhir-akhir ini makin baik dan itu menurut saya sangat penting tidak sekedar OTT, karena OTT-OTT itu sudah kita lihat tidak juga buat orang jera," kata dia di acara KPK, Selasa, 13 April 2021.
Baca juga: Moeldoko Sebut Jokowi Sering Ingatkan Menteri Jangan Korupsi
Luhut menganggap, aksi pencegahan adalah kunci dari tindakan perlawanan terhadap korupsi ketimbang hanya menjalankan aksi penindakan atau OTT. Dia menganggap, membuat orang tidak terjerumus korupsi lebih baik ketimbang hanya menangkap koruptor.
"Maaf kalau saya kalau bicara agak terbuka. OTT sendiri pun menurut saya buahnya juga tidak seperti yang kita harapkan orang menjadi kapok, enggak juga. Tapi, pencegahan ini yang menurut hemat saya sekarang harus dikedepankan KPK," tegas Luhut.
Tindakan pencegahan dari korupsi ini lah yang diklaimnya selalu dikedepankannya selama menjabat sebagai menteri. Untuk itu, dia berjanji akan terus berkoordinasi dengan KPK supaya segala kebijakan yang dibuat dan di bawah tanggung jawabnya tidak menyebabkan korupsi.
"Kita juga banyak diskusi bagaimana kita lakukan jangan banyak terjadi korupsi di Indonesia yang peluang itu sebenarnya terjadi karena kesalahan kita semua juga. Kemarin saya lihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung banyak yang bisa kita hemat di sana," kata dia.
Jika dari proses perencanaan, baik untuk mengeluarkan kebijakan maupun dalam melaksanakan suatu proyek KPK dilibatkan, maka Luhut menilai outputnya akan lebih efektif dan efisien sehingga tidak banyak menguras keuangan negara.
"KPK ini super sakti kalau bisa memainkan peran dengan pas, pencegahan makin banyak akan menurunkan korupsi. Tapi, kalau penindakan-penindakan terus tanpa adanya pencegahan itu tidak akan arif," katanya.
Dia memastikan, pemerintah tidak akan pernah melemahkan KPK untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa KPK tidak boleh dijadikan oleh alat politik ataupun alat kekuasaan siapapun.
"Enggak boleh jadi alat politik, tidak boleh juga jadi alat kekuasaan. KPK hanya melaksanakan tugas paling utama tiga, pengawasan kuncinya, kemudian pencegahan dan penindakan. Pencegahan ini menjadi faktor penting," kata Luhut.
