- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA – Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden (KSP), Yanuar Nugroho mengkritik pengabungan atau peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ia menilai langkah tersebut merupakan sebuah kesalahan.
"Kalau memang mau dikenang sebagai pemerintahan yang meletakkan kemajuan bangsa, langkah membubarkan Kemenristek (halusnya: melebur Kemenristek ke Kemendikbud) adalah langkah yang salah," tulis Yanuar lewat akun Twitternya yang dikutip VIVA, Selasa, 13 April 2021.
"Boleh ada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), tapi membubarkan Kemenristek itu salah," lanjutnya.
Yanuar membeberkan kesalahan peleburan itu secara otomatis tidak ada lagi kementerian yang secara khusus mempunyai fungsi menata kebijakan dan strategi riset (iptek, inovasi). Padahal, tanpa riset, iptek, dan inovasi yang bermutu sebagai hasil strategi dan kebijakan
tak akan ada kemajuan.
"Tapi bukankah akan/sudah ada BRIN? BRIN itu badan (agency) bukan kementerian. Tugasnya implementasi -- menjalankan/melaksanakan kebijakan dan strategi, yang menetapkan kebijakan adalah kementerian yang menjalankan urusan riset dan inovasi. Siapa? Nanti Kemendikbud-Ristek," bebernya.
Selanjutnya, penggabungan ristek ke Kemendikbud menjadi Kemendikbud-Ristek dinilainya ada persoalan. Secara filosofi, ristek berbeda dari filosofi pendidikan.
Menurutnya, Kemendikbud selama ini sudah benar menangani soal pendidikan di hulu, Paud, Pendidikan Dasar, Menengah dan pembentukan nilai lewat budaya. Filosofi pendidikan adalah pendampingan untuk pembentukan selera (taste), hasrat (desire), dan kebiasaan (habit).
Itu sebabnya urusan pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan pembentukan karakter harus ditangani khusus. Karena ini lebih dari sekedar soal kurikulum, guru, dan buku.
Sedangkan filosofi penelitian adalah pendampingan untuk membangun kemampuan berpikir (thinking), menelisik (inquiry), dan membangun penjelasan (reasoning). Itu mengapa urusan riset, iptek, inovasi juga harus ditangani khusus.
"Karena ini bukan hanya soal lab, anggaran, atau jurnal. Pendeknya, urusan Kemendikbud selama ini adalah soal-soal hulu (PAUD, pendidikan dasar, menengah, pembentukan karakter (+vokasi dan dikti). Sedangkan Kemenristek/BRIN adalah soal-soal hilir (riset, iptek, inovasi). Ini yang sekarang mau digabungkan," paparnya.
Belum lagi, masalah birokrasi struktural akan muncul sebagai konsekuensi dari peleburan dua kementerian. Kemendikbud akan mempunyai fungsi ganda, kebijakan dan implementasi.
"Kalau ristek dilebur ke sana (Kemendikbud), pasti akan jadi ditjen dan dipimpin dirjen. Padahal, implementasinya ada di BRIN. Kalau gitu, gimana kalu kebijakan ristek inovasi sekalian di BRIN?" kata Yanuar.
"Enggak boleh. BRIN itu badan. Tugasnya implementasi. Adanya deputi, bukan dirjen. Coba lihat UU 11/2019," imbuhnya
Yanuar menambahkan kalau dipaksakan kebijakan ada di BRIN, maka akan menumpuk kewenangan. Potensi penyelewengan kuasa akan makin besar. Begitu juga ketika kebijakan ristek dan inovasi digabung ke Kemendikbud, maka dampaknya akan nanggung, tidak fokus dan cenderung berantakana atau gagal.
"Makin luas/banyak hal yang kamu tangani, kamu tak bisa mendalami dengan baik menanganinya.
Sebaliknya, makin mendalam kamu menangani sesuatu, makin terbatas urusan yang bisa kamu tangani dengan baik. Ini hukum alam. Ada soal lain, administrasi," jelas Doktor lulusan Manchester Inggris.
Jokowi Diminta Turun Tangan
Disamping itu, pembentukan kementerian/lembaga baru selalu membutuhkan waktu untuk menyiapkan anggaran dan strukturnya. Sementara di pemerintahan Jokowi banyak lembaga baru terbentuk dan butuh waktu lebih dari setahun sejak dibentuk sampai bisa berjalan.
"Kemendikbudristek dan BRIN akan butuh berapa lama? Pasti bisa cepat! Percaya? Saya tidak. Berapa banyak eselon 1, 2 dan lain-lain dari ristek yang akan ke Dikbud? Mau diatur seperti apa? Berapa banyak deputi/pejabat di BRIN? berapa lama merekrutnya? anggarannya gimana?," tanya Yanuar.
Maka, kata dia, satu-satunya cara agar semuanya berjalan cepat adalah Presiden sendiri yang harus turun tangan. Namun, bagi Yanuar, pembubaran dan penggabungan kementerian di tengah masa kerja kabinet seperti ini memberi sinyal bahwa tidak ada perencanaan untuk hal-hal se-strategis ini.
"Selain itu, sinyal bahwa riset dan inovasi memang bukan prioritas. Ini sinyal-sinyal yang ditangkap khalayak -- suka atau tidak. Sejarah sudah ditorehkan. Langkah yang diambil pemerintah saat ini akan terus dikenang," kata Yanuar
"Apapun kenangan yang terpatri di benak kita, janganlah membuat kita berhenti mencintai negeri ini," tutupnya.
