- Fikri Halim/VIVAnews.
VIVA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan wacana mengenai perombakan kabinet (Reshuffle) dalam waktu dekat tidak berpatok pada dua kementerian.
Maksud dua kementerian itu menurutnya, setelah surat Presiden Jokowi disetujui oleh parlemen, mengenai pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dan adanya badan baru yakni Kementerian Investasi.
"Ya bisa dua menteri itu, bisa kepala badan lagi, bisa lagi ada menteri yang lain. Karena itu kan hak prerogatif presiden," ujar Ngabalin ketika dihubungi, Rabu 13 April 2021.
Baca juga: Rupiah Kian Tertekan di Atas Rp14.600 Per Dolar AS
Ali sendiri menyebut, perombakan kabinet bakal terlaksana dalam waktu dekat. Sebab, kekosongan dua kursi itu bakal terjadi jika tidak ada pejabat yang akan mengisinya.
Sekadar diketahui, dengan adanya BRIN menjadi lembaga otonom, maka keberadaan Kementerian Riset dan Teknologi dihapus, dan fungsinya beralih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Ini Pak Jokowi loh bung. Tidak main-main. Sangat independenden, tidak ketergantungan dengan siapa pun dalam mengambil keputusan, tidak lambat. Insya Allah tepat apa yang beliau putuskan," kata Ali.
Ali juga menyebut, Menristek Bambang Brodjonegoro juga dalam satu acara belum ini telah menyampaikan pamit. Meski demikian, dia pun tak mau berandai-andai siapa yang akan mengisi kursi BRIN. Atau Kementerian Investasi yang sebetulnya juga bersinggungan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Kata Ngabalin, dua lembaga itu, antara Kementerian Investasi dan BKPM, adalah nomenklatur berbeda. Ide Kementerian Investasi sendiri, kata dia, amanat dari Undang-undang Cipta Kerja.
"Jadi kata kuncinya kita tunggu saja lah," kata dia.
Kirim Surat Amicus Curiae ke MK, Megawati Singgung Etika Presiden Jokowi
Bagi Megawati, tanggungjawab Presiden sebagai penguasa terhadap etika sangat penting. Sebab, presiden memegang kekuasaan atas negara dan pemerintahan yang sangat besar.
