- VIVAnews/ Syaefullah.
VIVA - Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengusulkan agar 5 menteri yang dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dicopot. Mereka adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
"Kelima nama ini menurut kita, duduk di kementerian yang hari ini tidak memiliki kinerja yang cukup baik," kata Immmanuel yang akrab disapa Noel tersebut dalam perbincangan di tvOne, Rabu, 14 Maret 2021.
Noel mengaku mengkritisi berkali-kali dan memberi masukan agar orang-orang yang tidak punya visi yang sama dengan presiden lebih baik keluar. Dia menegaskan Presiden Jokowi sudah membuat pernyataan menteri tidak boleh punya visi misi sendiri.
"Semua harus mengikuti visi misi presiden," katanya.
"Kenapa kelima ini keluar, Pratikno, Lutfi, Sofyan Djalil, ada Yasin Limpo, Johnny Plate, kelima ini secara kinerja tidak begitu bagus, di luar harapan," tegas dia.
Baca juga: Ali Mochtar Ngabalin Kasih Sinyal Ada Kepala Badan Kena Reshuffle
Apalagi, lanjut Noel, Pratikno berkali-kali membuat kecerobohan-kecerobohan yang baginya membuta presiden jadi bahan olok-olokan di publik.
"Kita ambil contoh kasus Omnibus Law yang ada beberapa pasal salah, Menteri Praktikno menyampaikan itu salah ketik. Itu kan bahaya," ujarnya.
Lalu soal Perpres miras. Kemudian soal tidak ada impor beras selama 3 tahun. Padahal faktanya, ada impor beras dari 2018-2020.
"Menurut kita ini meresahkan para petani," kata dia lagi.
Noel menambahkan itu merupakan rekomendasi organisasinya yaitu Joman agar kelima orang itu dicopot. Dia mengklaim sebagai pendukung presiden, lebih objektif, tidak punya keinginan menjadi menteri, apalagi menaruh-naruh orang.
"Persoalan menteri hak prerogatif presiden tapi kami punya hak memberi masukan untuk mengganti menterinya," katanya.
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
