- ANTARA
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerukan para pemimpin negara di Asean untuk mengambil langkah konkret atas tragedi kemanusiaan di Myanmar menyusul kudeta militer di negara itu dan 710 warga sipil tewas karena kekerasan junta militer.
PKS bahkan blakblakan mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang mengusulkan segera digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi Asean yang salah satu poinnya membahas tragedi kemanusiaan di Myanmar.
"Para pemimpin Asean tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkret untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 April 2021.
“Usul Pak Jokowi untuk diadakan KTT Asean untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat,” katanya, menambahkan. “Mestinya hal ini segera diwujudkan, apalagi beberapa negara Asean seperti Malaysia dan Brunei menghendaki bisa diselenggarakan di Jakarta sebagai Sekretariat Asean.”
Dia berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bisa secara intensif berkomunikasi dengan para menteri luar negeri di Asean untuk segera mewujudkan KTT itu. Jika perlu Presiden bisa melakukan hotline kepada para pemimpin di Asena karena gentingnya situasi di Myanmar.
Sukamta meminta para pemimpin Asean jangan ragu melangkah karena adanya prinsip non-intervensi Asean. Situasi yang terjadi di Myanmar, katanya, dengan banyaknya korban sipil, menuntut sikap tegas Asean untuk campur tangan.
"Yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengarah kepada pembunuhan massal oleh rezim secara sistematis. Ini bentuk kejahatan HAM yang sangat berat," kata Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri PKS itu.
Dia menyebut ada prinsip internasional Tanggung Jawab untuk Melindungi atau Responsibility to Protect (R2P) yang diusung oleh PBB. Prinsip ini dimungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap gagal melindungi warganya dari kekerasan.
"Para pemimpin ASEAN tentu sangat paham dengan prinsip ini dan bisa menggunakannya dalam menyikapi krisis di Myanmar," ujarnya.
Dia menilai, untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar dibutuhkan campur tangan komunitas internasional. Apalagi krisis di Myanmar bisa bertambah pelik dengan masuknya permasalahan konflik etnis.
