Datangi Pengurus PSI, KPK: Tak Ada Jaminan Orang Tidak Korupsi
- VIVA/Edwin Firdaus
VIVA – Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengajak jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menguatkan kembali nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Wawan menilai, tidak ada jaminan orang tidak akan korupsi.
Hal ini disampaikannya saat menyambangi kantor DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat, 16 April 2021.
“Jadi yang diinsersikan pendidikan antikorupsi bukan hanya siswanya saja, tetapi juga gurunya. Nilai-nilai antikorupsi itu harus diberikan sejak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai maut menjemput. Jaminan orang tidak korupsi itu tidak ada. Orang yang sudah diberikan penghargaan antikorupsi pun masih bisa korupsi,” kata Wawan dalam keterangannya diterima awak media.
KPK, terang Wawan, dengan undang-undang baru memiliki strategi pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan. KPK menilai penting untuk mendidik masyarakat akan bahaya dan dampak korupsi.
Sehingga, KPK juga menggandeng segenap jejaring pendidikan, bukan hanya jenjang pendidikan semata.
Wawan menjelaskan tujuan kunjungannya beserta jajaran ke DPP PSI untuk mendorong komitmen PSI menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Harapannya, implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.
Melalui SIPP, ungkap Wawan, KPK merekomendasikan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politisi, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.
“Kenapa Parpol? Alasannya parpol sebagai pencetak pemimpin bangsa atau penentu kebijakan, pembuat undang-undang dan mewakili suara rakyat. Untuk itu bagaimana kita membentuk atau mengawal agar parpol yang ada sekarang ini menjadi parpol yang antikorupsi,” kata Wawan.
KPK berharap PSI berkomitmen mengisi Tools of Assessment (ToA) yang ada dalam SIPP. Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang, sesuai dengan jumlah komponen ToA, yang bertugas untuk mengisi ToA. Salah satu dari anggota tim itu, Wawan meminta, ditunjuk sebagai narahubung KPK.
Terakhir, Wawan meminta agar PSI memasukkan materi antikorupsi dalam sesi-sesi pelatihan kepada kader. Wawan juga berpesan kepada seluruh pengurus DPP PSI yang hadir untuk saling mengingatkan agar jangan mendekati korupsi.
