- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melarang keras ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mudik pada Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah untuk alasan apapun dalam rangka memutus mata rantai penularan virua corona atau COVID-19.
Selain mudik, Ridwan Kamil juga melarang ASN bermobilitas tinggi dan menghindari kerumunan agar menjadi contoh dalam penanganan COVID-19.
"Saya ingatkan, ASN dilarang mudik, tidak ada alasan yang sifatnya pribadi. Bagi mereka yang melanggar, sanksi sudah disiapkan baik dari arahan pemerintah pusat maupun kebijakan dari gubernur," ujar Ridwan Kamil, Sabtu 17 April 2021.
ASN, menurutnya, harus menjadi contoh terdekat bagi masyarakat dalam mematuhi kebijakan pemerintah melarang mudik dan mematuhi protokol kesehatan saat bulan puasa maupun Lebaran.
"Saya titip, namanya ASN itu teladan. Kalau negara sudah memutuskan (dilarang mudik), maka semua harus (taat), tidak boleh banyak alasan," katanya.
"Saya kira yang terpenting adalah masyarakat mohon memahami ini keputusan yang tidak menyenangkan tapi demi keselamatan karena pandemi belum usai," tambahnya.
Seperti diketahui, larangan tersebut mengacu Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.
Ada empat poin besar yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Di antaranya :
1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
Pada poin pertama dituliskan secara jelas mengenai larangan mudik atau bepergian ke luar kota untuk pegawai ASN dan keluarga pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
2. Pembatasan Cuti untuk ASN
Pada poin kedua disebutkan bahwa ASN tidak mengajukan cuti pada periode yang sudah ditentukan. Namun pengajuan cuti ini juga memiliki pengecualian untuk beberapa hal, misalnya cuti hamil atau cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting bagi PNS.
Pun demikian, badan yang memberikan cuti wajib mempertanggungjawabkannya pada waktu dan cara yang sudah ditentukan.
3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19
Pada poin ketiga, berisi mengenai upaya-upaya yang dianjurkan pada ASN atau PNS, serta masyarakat Indonesia secara umum, untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Isinya mengenai protokol kesehatan yang selama ini dilaksanakan.
Misalnya, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, melakukan pemeriksaan dini atau testing, tracing, serta treatment bilamana terkonfirmasi positif COVID-19.
4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN, pada Setiap Tingkat
Poin terakhir dari surat edaran tersebut berisi imbauan menerapkan disiplin tegas pada peraturan yang sudah tercantum dalam surat edaran. Dinas, kementerian, lembaga, harus menetapkan peraturan teknis dalam pelaksanaan aturan yang sudah dituliskan.
Kemudian memberikan hukuman disiplin pada pegawai ASN yang melanggar, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Nantinya seluruh rangkaian kegiatan ini harus dilaporkan pada tautan yang sudah disediakan paling lambat tanggal 24 Mei 2021, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan imbauan dalam surat edaran.
