PKS Peringatkan Peneliti Vaksin Nusantara agar Patuhi Prosedur BPOM
VIVA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera angkat bicara mengenai polemik penggunaan vaksin Nusantara yang diinisiasi oleh dr Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan. Menurut Mardani, pembuatan vaksin harus tetap sesuai prosedur dan nilai keamanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
"Terkait polemik penggunaan vaksin Nusantara, basis sains mesti diutamakan. Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta tim peneliti vaksin Nusantara, dan ini perlu diperbaiki. Tidak bisa ditawar, vaksin Covid-19 harus aman, bermutu, dan efektif," kata Mardani, Sabtu, 17 April 2021
Mardani mengatakan, semangat cinta produk dalam negeri harus menaati prosedur dan aturan. Kini, vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri sehingga belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik seperti praktik klinis yang baik dan praktik pembuatan yang baik.
"Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam uji klinis, menurut BPOM, mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya. Ikuti saran dan rekomendasi tersebut karena jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung," ujar Mardani.
Menurut Mardani, peneliti juga harus memikirkan risiko jangka panjang dari pembuatan vaksin ini. Jangan sampai bertindak gegabah dan mengesampingkan apa yang telah menjadi prosedur pembuatan vaksin.
"Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca-vaksinasi," ujarnya.
Dia memahami para peneliti vaksin Nusantara memiliki niat yang baik. Tetapi, menurutnya, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
