- Istimewa
VIVA – Figur Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tengah disorot publik imbas kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Meski disorot, tapi masih ada suara yang membela eks Panglima TNI itu karena dinilai memiliki dedikasi di kabinet pemerintahan Jokowi.
Salah satu dukungan itu sampaikan barisan relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Galang Kemajuan Centre (G Centre). Sekretaris Jenderal GK Centre, Diddy Budiono menilai Moeldoko punya kebesaran jiwa tidak melakukan korupsi kewenangan dengan mempergunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Menurut dia, hal itu terlihat saat Moeldoko dalam kondisi genting soal polemik Demokrat. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak mengesahkan kepengurusan Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko.
"Saat Moeldoko dikepung tudingan seiring KLB Demokrat di Sumatera Utara, ia tidak pernah sekali pun memakai kewenangannya di kabinet untuk kepentingan membela diri, apalagi menyerang pihak lawannya," kata Diddy, dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu, 18 April 2021.
Dia menambahkan dalam urusan Demokrat, Moeldoko dianggap tak pernah memberikan arahan melenceng, yakni mempergunakan atau melibatkan sumber daya manusia dan perangkat KSP.
“Coba lihat, mana ada tenaga ahli utama KSP yang ikut-ikutan terlibat dalam persoalan yang melibatkan Moeldoko secara pribadi. Para tenaga ahli utama KSP itu selalu lurus bicara program pemerintah, tak pernah ikut-ikutan dalam urusan-urusan pribadi atasan mereka," jelas Diddy.
Bagi Diddy, Moeldoko selama menjalankan tugasnya sebagai KSP sudah benar dan sesuai kepercayaan Presiden Jokowi. Pun, ia bilang, eks Kepala Staf TNI AD itu juga punya peran signifikan membantu tata kelola pemerintahan Jokowi.
Dia bilang, Moeldoko dalam perannya membantu menyelesaikan persoalan lintas kementerian/lembaga. Ia menekankan, peran Moeldoko seperti mengharmonisasikan komunikasi antar-kementerian di kabinet Jokowi.
Diddy mencontohkan peran Moeldoko seperti mengkoordinasikan lima lembaga yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman RI.
Dengan prakarsa Presiden, kelima lembaga tersebut kini bernaung saling memperkuat penegakan HAM di Tanah Air dengan membentuk Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP).
Terkait koordinasi lima lembaga penegakan HAM tersebut, Moeldoko mengatakan, arahan Jokowi untuk memperkuat perlindungan warga negara dari kekerasan.
“Presiden Jokowi menegaskan, kehadiran negara dalam perlindungan warganya merupakan amanat konstitusi yang menjadi prioritas. Presiden mengatakan, setiap warga negara, dengan apa pun latar belakangnya, harus mendapat perlindungan berdasarkan hak-hak yang melekat pada dirinya," demikian pernyataan Moeldoko mengulang arahan Jokowi.
