- ANTARA
VIVA – Pemerintah Kota Bogor menonaktifkan Rumah Sakit Lapangan di Kompleks GOR Pajajaran karena kasus penularan COVID-19 sudah menurun sehingga tidak ada lagi pasien yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit lapangan itu.
"Rumah Sakit Lapangan dinonaktifkan mulai hari ini. Pasiennya sudah tidak ada lagi," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Senin, 19 April 2021.
Ia menginstruksikan aparat pemerintah kota untuk meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan guna mencegah peningkatan penularan virus corona.
"Jangan sampai karena karena ada kelonggaran pada bulan Ramadhan dan Lebaran terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19. Jangan sampai lengah dan kecolongan," katanya.
Wali Kota mengatakan bahwa pengaktifan kembali Rumah Sakit Lapangan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Namun dia berharap tidak ada lagi lonjakan kasus penularan sehingga rumah sakit itu tidak perlu diaktifkan lagi.
Bima menjelaskan, Rumah Sakit Lapangan dioperasikan mulai 18 Januari 2021 karena pada waktu itu kebutuhan tempat perawatan pasien COVID-19 meningkat.
"Sekarang kasusnya sudah menurun drastis. Tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien positif COVID-19 di rumah sakit rujukan juga sudah menurun drastis," katanya.
Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia, ia mengatakan, ambang batas tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk pasien COVID-19 di rumah sakit 60 persen. BOR di Kota Bogor sekarang hanya sekitar 30 persen sehingga RS Lapangan tidak diperlukan lagi.
Sejak dioperasikan pada 18 Januari hingga 17 April 2021, menurut dia, Rumah Sakit Lapangan merawat sebanyak 346 pasien COVID-19 dengan perincian 288 orang sudah dinyatakan sembuh, 35 orang dirujuk ke rumah sakit umum daerah, dan 8 orang melanjutkan karantina secara mandiri di rumah masing-masing. (ant)
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
