- VIVA/Wilibrodus
VIVA – Beberapa waktu belakangan, isu mengenai perombakan atau reshuffle kabinet menguat. Sejumlah partai politik kemudian memberikan tanggapannya terkait isu reshuffle ini termasuk Partai Demokrat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan mengenai reshuffle merupak hak prerogatif Presiden. Demokrat karena itu sama sekali tidak memikirkanhal itu dan klaim dia akan lebih fokus membantu rakyat yang terdampak bencana.
"Saat ini Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa 20 April 2021
Selain itu, jika memang ada kesempatan atau ditawarkan oleh Presiden Jokowi Untuk masuk dalam pemerintahan, Demokrat dia pastikan tidak akan menerimanya. Demokrat telah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan untuk melakukan pengawasan atas penguasa.
"Sesuai dengan pernyataan ketum kami dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," ujar Herzaky.
Dengan berada di luar pemerintahan lanjut dia maka Demokrat bisa menjalankan fungsi penyeimbang bagi Pemerintah. Hal ini disebut telah diputuskan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai posisi Demokrat saat ini
"Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ujarnya.
Surya Paloh Sebut Nasdem Pertimbangkan Gabung ke Prabowo-Gibran Usai Putusan MK
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membuka peluang untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
