Ahmad Syaikhu: Kekuasaan Tidak Abadi, Pergunakanlah dengan Bijaksana
- Dok. PKS
VIVA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyampaikan catatan tentang demokrasi, otonomi daerah dan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, PKS didirikan dengan semangat ingin mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis.
Demikian disampaikan Syaikhu saat tasyakuran ulang tahun ke-19 secara daring, Selasa, 20 April 2021. Ia mengingatkan jangan sampai ada pihak yang mengkhianati cita-cita Reformasi.
"Jika ada upaya untuk memutar balik haluan kehidupan berbangsa dan bernegara kembali ke rezim otoriterianisme, maka hal itu mengkhianati semangat dan cita-cita Reformasi. Kita sebagai bangsa tidak boleh membiarkan hal itu terjadi," kata Syaikhu dikutip pada Rabu, 21 April 2021.
Dia bilang, PKS sebagai partai di luar pemerintah berupaya menjaga dan merawat fitrah demokrasi di Tanah Air. Ia menyebut partai yang dipimpinnya itu akan bersama masyarakat sipil akan terus mengawal prinsip-prinsip demokrasi.
"Bersama rakyat dan kekuatan masyarakat sipil, PKS memastikan bahwa roda perjalanan bangsa ini di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam konstitusi UUD NRI 1945," jelasnya.
Kemudian, ia menekankan, arah politik PKS sebagai oposisi bukan hanya sekedar ingin asal beda. Namun, karena kesadaran kebangsaan yang kokoh karena demokrasi saat ini memerlukan poros penyeimbang.
Dia berpandangan agar penegak hukum bisa memenuhi keadilan. Kata dia, jangan mempermainkan rasa keadilan rakyat hanya untuk kepentingan kekuasaan dan pendukung kekuasaan. Lalu, ia menyebut agar kekuasaan jangan sekali-kali mengintervensi penegakan hukum untuk kepentingan kekuasaan semata.
Selain itu, lanjut Syaikhu, jangan lukai keadilan rakyat hanya demi melanggengkan kekuasaan.
"Kekuasaan itu akan selalu dipergilirkan. Tidak ada yang abadi di tampuk kekuasaan. Pergunakanlah kekuasaan itu dengan arif dan bijaksana," tutur eks Anggota DPR tersebut.
Syaikhu mengatakan amanat Reformasi yang mesti jadi rujukan adalah supremasi hukum dan perlindungan HAM. Menurutnya, supremasi hukum seperti ayah kandung keadilan. Sementara, perlindungan HAM adalah ibu kandungnya. Bagi Syaikhu, penegakan hukum dan HAM ibarat dua sisi dari mata uang sama dari keadilan.
Pun, ia menambahkan, semangat reformasi juga bertujuan memberikan kemandirian politik dan ekonomi kepada daerah. Bagi dia, desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya terkait perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, tapi juga komitmen kebangsaan dalam membangun rasa persatuan NKRI.
"Namun, pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan adalah: apakah desentralisasi dan otonomi daerah ini telah berhasil membawa kepada kemakmuran bagi daerah?" lanjut Syaikhu.
Dia mengatakan saat ini desentralisasi dan otonomi daerah masih berjalan tapi masih perlu perbaikan.
"Bahwa desentralisasi dan otonomi daerah kita masih berjalan baik secara prosedural tetapi secara substansial masih perlu perbaikan dan penyempurnaan," sebut Syaikhu.
