- VIVAnews/Edwin Firdaus
VIVA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan mengenai isi pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Menurut Hasto, pertemuan Megawati dengan Nadiem berbicara banyak tentang Pancasila dan segala hal yang terkait dunia pendidikan. Megawati sendiri yang diketahui Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga menaruh perhatian pada dunia pendidikan termasuk soal pendidikan budi pekerti sebagaimana jati diri bangsa dapat ditonjolkan.
"Dengan pengalaman yang sangat luas terlebih konsistensi perjuangan bu Mega pada jalan Pancasila, maka wajar jika secara periodik ibu Mega berdialog dengan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya. Baik dari kalangan menteri, badan-badan negara maupun pimpinan Partai dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu 21 April 2021.
Hasto memandang bahwa dengan sosok negarawan Megawati dan bekal panjang pengalamannya tentu bukan hal aneh ketika ada pejabat publik saling bertukar pikiran dengan Presiden RI ke-5 tersebut.
Hasto pun menyebut Megawati pernah menjadi delegasi termuda pada perhelatan KTT ke-9 Gerakan Non Blok (GNB) di Beograd September 1989 lalu.
"Dan sejak kecil Beliau diajak Bung Karno menerima tokoh-tokoh mancanegara dan tokoh kebangsaan, tokoh agama dan tokoh pergerakan, juga tokoh-tokoh perjuangan," ujarnya.
Menurut Hasto, pertemuan Megawati dan Nadiem sudah dilakukan beberapa kali. Jadi bisa dikatakan hal itu sekaligus membantah anggapan sejumlah pihak bahwa pertemuan itu bermuatan politik praktis semata menyusul gonjang-ganjing isu reshuffle kabinet dalam sepekan terakhir.
"Membahas politik pendidikan (keduanya sering) yang bertumpu pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik pendidikan untuk meletakkan landasan kebudayaan bagi kemajuan bangsanya melalui penguasaan iptek; politik pendidikan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa. Jadi dialog tersebut memang perlu bagi kepentingan kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional bangsa," kata Hasto.
"Jika kemudian ada yang mengaitkan dengan isu reshuffle, harus dipahami bahwa PDI Perjuangan selalu memegang prinsip bahwa reshuffle hanya terjadi atas keputusan Presiden. Pertemuan tersebut tidak membahas hal itu. Karena persoalan pendidikan sebagai dasar kemajuan bangsa merupakan hal yang fundamental," sambung dia.
Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyatakan jika ditanya bagaimana PDIP memandang kinerja Nadiem sejauh ini maka sudah sejalan dengan falsafah pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Prinsipnya adalah pendidikan yang memerdekakan bagi siapa pun warga negara. Nadiem disebut karena itu perlu mendapat dukungan.
Hasto juga memuji cara Nadiem yang memaparkan cara membumikan Pancasila dengan sangat menarik dan penuh inovasi.
"Partai tidak melihat menteri sebagai individu. Partai melihat menteri sebagai pembantu presiden yang harus menjalankan kebijakan presiden yang berfokus pada upaya menjalankan konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya. Terlebih pendidikan juga harus mengedepankan objektivitas, rasionalitas, dan semangat juang untuk menguasai ilmu pengetahuan," katanya.
