- VIVA.co.id/Satria Zulfikar
VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, telah memberikan klarifikasi soal nama KH. Hasyim Asy’ari yang tidak masuk dalam Kamus Sejarah Indonesia kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 22 April 2021.
"Beliau menyampaikan tabayyun klarifikasi terkait dengan beredarnya Kamus Sejarah Indonesia yang ternyata tadi pak menteri sudah menyampaikan bahwa ini adalah program 2017," kata Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini, di lokasi.
Dalam pertemuan itu, PBNU juga memberikan kritik kepada Nadiem Makarim bersama jajarannya. Bahwa KH. Hasyim Asy’ari merupakan seorang ulama, pendiri organisasi terbesar di Indonesia pertama dan seorang pahlawan Indonesia.
"PBNU tadi menyampaikan kritik, saran dan masukan yang luas sekali kepada pak menteri bahwa sejarah pendidikan Indonesia itu tidak lepas dari peran besar kiai NU dalam konteks membangun sekaligus merintis berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," katanya.
"Pada 1914 itu yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari, itu yang melandasi umat Islam Indonesia dalam konteks tidak membenturkan antara agama dengan negara, agama dengan negara ini bisa beriringan, sejalan tanpa harus dipertentangkan," katanya.
Tentunya, lanjut Helmy, dalam pertemuan itu ada beberapa kesepakatan. PBNU juga menyampaikan dokumen resmi ensiklopedia NU kepada Mendikbud Nadiem.
"Keputusan intinya adalah pak menteri akan menyusun tim baru ini dan melakukan revisi total, telah menugasi Arifin Junaedi untuk menjadi salah satu tim perumus untuk menyampaikan masukan, agar sejarah ini bisa diluruskan," katanya.
Sedangkan, dalam laman akun Instagram @nahdlatululama dituliskan ada beberapa masukan dari PBNU untuk Mendikbud Nadiem Makarim soal penulisan Buku Sejarah Indonesia diantaranya:
Pertama, meminta kepada Kemdikbud dalam menulis sejarah untuk berpegang pada kaidah dan metodologi penulisan sejarah yang sesuai dengan prinsip ilmiah berbasis fakta sejarah. Sejarah harus ditulis berdasarkan fakta.
Kedua, secara teknis dan substansial kamus sejarah Indonesia yang beredar memiliki banyak catatan sehingga menimbulkan kegaduhan dan perdebatan di tengah masyarakat. Atas masukan dari PBNU, Mendikbud Nadim Makarim setuju untuk menarik naskah lama, dan akan menyusun naskah baru dengan tim yang akan melibatkan ormas seperti NU dan lainnya.
Ketiga, Mendikbud Nadim Makarim menegaskan akan menarik naskah ataupun terbitan buku yang sudah beredar, mengingat masih banyak kekurangan & ketidaklengkapan.
