- Kemdikbud.go.id
VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim, menilai silaturrahmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum cukup mengatasi Polemik hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Luqman menilai harus ada langkah lanjutan dari Kemendikbud berupa evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara.
"Bagi saya, tidak dicantumkannya nama KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, bukanlah kelalaian atau kekhilafan," kata Luqman kepada wartawan, Kamis 22 April 2021.
Lebih lanjut, Luqman menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah, dalam hal ini kelompok NU.
Politikus PKB ini menambahkan, jika klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem Makarim ke PBNU tidak dilanjutkan dengan evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara, maka kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU hanyalah sekedar upaya mencari suaka politik. Nadiem melakukan hal itu dengan alasan agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi.
"Oleh karena itu, saya meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud sehingga dapat dibersihkan dari kekuatan yang ingin memecah belah bangsa," ujar Luqman.
Penyelidikan harus dilakukan agar dapat ditemukan pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis melakukan manipulasi dengan menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah bangsa. Tak peduli siapapun yang melakukan dan kapan dilakukannya.
"Selain itu, saya juga meminta kepada pemerintah, agar menjadikan kasus manipulasi Kamus Sejarah Indonesia yang terjadi ini sebagai momentum untuk meninjau ulang seluruh dokumen sejarah perjalanan bangsa. Proyek pelurusan sejarah ini akan menjadi salah satu legacy mulia dan berharga dari Presiden Jokowi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh," ujarnya.
Kamus Sejarah Indonesia menuai Polemik karena menghilangkan nama Pendiri PBNU KH Hasyim Asy'ari. Sejumlah pihak mengkritik keras dan menduga ada kesengajaan dalam peristiwa itu.
Namun pihak Kemendikbud telah memberikan klarifikasi. Kemendikbud menyebut Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.
Jika Pramuka Dihapus, Nilai Kenegarawanan Generasi Muda Bisa Terkikis
Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyayangkan Keputusan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengeluarkan Permen tentang menghapus pramuka
