- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Dinas Kesehatan Kota Malang mengungkapkan stok vaksin Sinovac untuk warga Kota Malang di tahap 1 dan 2 menipis. Mereka mengajukan sekitar 180 ribu dosis vaksin, tetapi baru dikirim oleh Kementerian Kesehatan RI sebanyak 124.220 dosis untuk tahap 1 dan 2.
Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif mengatakan, target 180 ribu dosis diperuntukan bagi tenaga medis, warga lansia, guru, dan pelayan publik. Dengan jumlah 124.220 dosis yang diterima tentu tidak mencukupi untuk memvaksin kategori yang masuk di tahap 1 dan 2.
"Yang kita ajukan sesuai dengan data Dispendukcapil dan lain-lain sekitar 180 ribu dosis. Kita dapat kiriman 124 ribu, itu sudah termasuk dosis satu dan dosis dua. Itu pun sekarang tinggal 300 dosis saja di fasilitas layanan kesehatan yang menangani vaksinasi," kata Husnul, Kamis, 22 April 2021.
Husnul menuturkan, sampai saat ini sudah sekitar 123.920 warga Kota Malang yang telah disuntik vaksin dosis satu dan dosis dua. Dia membenarkan bahwa stok vaksin menipis, karena hanya sisa 300 dosis saja. Saat ini mereka sedang menunggu kiriman dosis dari Kemenkes RI agar proses vaksinasi terus dijalankan di Kota Malang.
"Tinggal 300 dosis untuk kategori lansia, saat ini sudah di fasilitas layanan kesehatan. Jadi vaksinasi ini tetap jalan, kan yang dosis satu sudah selesai, tinggal dosis yang kedua. Kita tunggu kiriman dari Kemenkes RI," ujar Husnul.
Husnul mengungkapkan, untuk kategori lansia di tahap 2, jumlah penerima yang dikirim ke Kemenkes RI sebanyak 75 ribu warga lansia Kota Malang. Tetapi, baru 10 ribu lansia yang divaksin. Mereka menanti kiriman dari Kemenkes RI untuk kategori lansia agar vaksinasi bisa dikebut sebelum lebaran untuk kategori ini.
"Kemarin sekitar 75 ribu yang dikirimkan datanya tetapi yang sudah disuntik baru 10 ribu lansia. Untuk kapan datang masih belum ada konfirmasi. Kemudian dari total 124 ribu vaksin yang diterima sebanyak 35 dosis rusak," tutur Husnul.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
