- Istimewa
VIVA – Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan aturan mengenai larangan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah. Kata Doni, larangan mudik masih berlaku dan harus dipatuhi.
"Kebijakan dari pemerintah pusat dan ini belum ada perubahan," kata Doni di kantor Presiden, Jakarta, Senin 26 April 2021.
Menurut Doni, Presiden Jokowi sendiri berpesan agar pemerintah daerah sejalan dengan narasi pemerintah pusat terkait larangan mudik. Ia juga mengimbau, aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan agama harus mengikuti protokol kesehatan (prokes).
"Kecenderungan yang terjadi di India adalah karena mengabaikan protokol kesehatan saat melakukan ritual keagamaan. Oleh karenanya kita sekali lagi harus sadar bahwa hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan dengan peningkatan COVID adalah karena tidak patuh kepada protokol kesehatan," kata Kepala BNPB itu.
Menurut Jenderal asal satuan Kopassus ini, momentum bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri harus menjadi kesadaran bersama untuk menahan diri. Tidak mudik dilakukan demi kepentingan bersama. Menurut Doni berdasarkan data-data yang dihimpun, sejauh ini hanya 7 persen masyarakat yang ngotot tetap akan mudik dari data semula sebanyak 33 persen.
"Setelah mudik dilarang menjadi 11 persen dan setelah bapak Presiden mengumumkan menjadi 7 persen. Tugas kita adalah menurunkan angka yang 7 persen ini menjadi lebih rendah lagi sehingga mobilitas bisa kita batasi, bisa kita kurangi dan juga tentunya ini akan bisa mengurangi penularan COVID di berbagai daerah," kata Doni.
Geger Penemuan Fosil Ular Lebihi Ukuran T-rex, Begini Bentuknya
Ahli paleontologi di Gujarat, India, baru-baru ini menemukan fosil ular terbesar yang pernah ada di dunia. Ular ini, yang dinamakan Vasuki Indicus, dianggap sebagai lanka
