VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan akan serius memasukkan usulan kepada pemerintah dan DPR RI sebelum Pemilu 2024 agar partai politik (parpol) mendapatkan jatah alokasi anggaran. Skemanya pemberiannya pun telah disiapkan.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menjelaskan alasan yang mendasari usulan ini. Pengusaha, katanya merasa gamang terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia beberapa waktu terakhir akibat tidak adanya kemampuan parpol mencari dana.
"Nah sekarang kalau posisinya sedemikian strategis tapi mereka itu menghadapi banyak kendala, yang paling utama dua, satu kendala masalah SDM, kedua masalah pendanaan," kata dia di Kantor Pusat Apindo, Jakarta, Selasa, 27 April 2021.
Oleh sebab itu, Hariyadi mengatakan, dalam usulan ini pemerintah bisa memberikan anggaran kepada parpol berdasarkan jumlah persentase pemilihnya. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan anggaran sesuai dengan besaran pendukungnya.
"Tentunya formulanya bagaimana itu bisa nanti dibicarakan apakah dihitung nanti berdasarkan pemilih dia, Partai A pemilihnya 20 juta orang misalnya, nah 20 juta itu per kepala dihitung berapa dan itulah oleh negara dibantu," tuturnya.
Dengan adanya alokasi anggaran tersebut, Hariyadi menilai negara bisa ikut mengontrol. Jika mereka menggunakan uang APBN otomatis negara akan audit sehingga transparansi itu akan terbuka lebar dan parpol tidak bisa lagi sembarangan.
"Malah dengan itu akan dirangsang mereka menjadi punya insentif partai yang paling bagus, laporan keuangan yang paling benar dan transparan itu akan dipilih rakyat dong ini partai bener nih, jadi untuk itu kita ini enggak bisa dilepas," tegas Hariyadi.
Di sisi lain, dia menekankan, dengan adanya anggaran ini parpol menurutnya akan terdorong mulai profesional, sehingga parpol akan meletakkan pola pengkaderan dengan baik karena dia harus siapkan kader pemimpin nasional bukan atas dasar dinasti dan nepotisme.
"Dan itu menghindari mereka menjadi dinasti, nepotisme, itu enggak bagus. Kalau sudah namanya partai jadi nepotisme, jadi dinasti, tinggal tunggu bubarnya aja deh. Itu kita enggak menghendaki itu," ucapnya.
Dengan adanya alokasi anggaran tersebut, Hariyadi menilai negara bisa ikut mengontrol. Jika mereka menggunakan uang APBN otomatis negara akan audit sehingga transparansi itu akan terbuka lebar sehingga parpol tidak bisa lagi sembarangan.
"Juga diharapkan positif untuk negara dan bangsa kita maka partai ini betul-betul nantinya bisa menjadi sarana untuk siapkan pemimpin-pemimpin kita ke depan dengan lebih baik sehingga kita mempunyai perencanaan yang lebih matang," ucapnya.
MK Nyatakan Penyaluran Bansos Tidak Ada Hubungan Kausalitas dengan Pilihan Pemilih
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang positif pada penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi.
