- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, tidak akan menutup mata pada persoalan politik. Menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024, mereka merasa ada yang tidak benar dalam proses demokrasi saat ini.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menyatakan, pernyataan ini bukan bentuk intervensi yang akan dilakukan pengusaha terhadap pemerintah. Melainkan, bentuk kepedulian pengusaha untuk membantu proses demokrasi di Indonesia.
"Kita bukannya kita mau intervensi, tapi kita mau membantu supaya proses demokratisasi kita bagus dan kepentingan nasional kita ke depan bagus," kata dia di Kantor Pusat Apindo, Selasa, 27 April 2021.
Hariyadi merasa, pengusaha tidak lagi bisa menutup mata pada persoalan politik, sebab jika model partai politik yang ada saat ini terus-terusan kesulitan dalam pendanaan dan pengkaderan akan membuat susah pengusaha dan rakyat pada umumnya.
"Enggak bisa kita menutup mata karena mereka aset negara kok tapi disuruh ini sendiri. Kita menutup mata itu menurut saya nggak benar," tegas Hariyadi.
Maka dari pada itu, Hariyadi mengusulkan supaya partai politik diberikan anggaran khusus oleh pemerintah. Tujuannya, supaya mereka tidak pusing cari biaya untuk melaksanakan tugas kaderisasi dan melaksanakan proses politik.
Kita harus betul betul ikut, bukanya kita ini masuk masalah politik, kita profesional, tapi kita kalau politiknya nggak benar kan kacau. Karena kita yang mempunyai kekuatan ekonomi kalau kita tidak ikut, rasanya kita bakal salah," tutur Hariyadi.
Hariyadi juga menyatakan akan mengajak organisasi payung pengusaha, yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia supaya memperkuat usulan terkait anggaran pemerintah untuk parpol yang akan diajukan Apindo.
Menurutnya, ini karena pengusaha tidak memiliki batasan waktu berkontribusi bagi negara di samping juga memiliki kekuatan ekonomi. Sedangkan, para pejabat negara dikatakannya dibatasi waktu jabatan seperti presiden yang hanya dua periode.
"Kita pengusaha sampai kesehatan kita tidak memungkinkan baru kira benar-benar berhenti jadi pengusaha. Tapi kalau pejabatkan ada batasnya, berapa sih presiden dibatasi dua kali, sekarang nggak tau ini katanya mau tiga kali," paparnya.
Oleh sebab itu, Hariyadi menekankan, pengusaha dan masyarakat umum memiliki rentang pengabdian yang lebih panjang kepada negara. Karena itu, saat ini menurutnya adalah waktu yang tepat untuk memulai perbaikan terhadap unsur demokrasi, yaitu parpol.
"Jadi kita punya rentang pengabdian ke negara yang jauh lebih panjangkan makanya kita ajak Kadin yuk kita harus berpikir strategis ke depan karena ini sudah waktunya kita harus mengantarkan Indonesia ke depan menjadi bangsa yang besar," ucap dia.
