KPK hingga Komnas HAM Awasi Program Presisi Jenderal Sigit
- istimewa
VIVA – Polri menggandeng sembilan lembaga negara sebagai pengawas eksternal untuk memantapkan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal ini juga sebagai target saat 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit.Â
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan dengan adanya pengawas ekternal itu sesuai dengan semangat empat bidang transformasi yakni, organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan, sebagaimana konsep Presisi.Â
Hal itu disampaikan Argo dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Itwasum Polri dan Liaison Officer (LO) pengawasan eksternal di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 27 April 2021.
"Acara ini dimaksudkan untuk berdiskusi melalui FGD berkaitan dengan laporan masyarakat yang masuk ke instansi masing berkaitan dengan kepolisian, dengan laporan yang dilaporkan penyelesaiannya sama," kata Argo dalam siaran persnya.
Adapun sembilan pengawas ekternal itu adalah, Kompolnas, KPK, Setneg, BPKP, Kemenpolhukam, LKPP, BPK RI, Â Ombusman RI, dan Komnas HAM.
"Adanya forum LO pengawas eksternal membangun wadah dalam menindak lanjuti laporan masyarakat dengan 9 pengawas eksternal," ujar Argo.
Argo menyebut, dalam kegiatan itu dibahas soal penguatan sistem pengawasan eksternal. Lalu, menjalin komunikasi terkait isu yang menjadi perhatian publik.
"Penyelesaian pengaduan dan mencari akar permasalahan dan dilakukan perbaikan agar tidak ada penyimpangan lagi," ucap Argo.
Baca juga:Â Masyarakat Kini Bisa Pantau Kasus di Polri Melalui Online
Soal Motif Penyadapan yang Dilakukan Jenderal Listyo Sigit Cs, Kabareskrim Beri Jawaban Tak Terduga
Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, belum mengungkap motif di balik dugaan penyadapan ilegal yang menyeret KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
